Wujudkan Kesejahteraan Berkeadilan, OJK Tetapkan 10 Kebijakan Utama Hingga 2022

Wujudkan Kesejahteraan Berkeadilan, OJK Tetapkan 10 Kebijakan Utama Hingga 2022

Ekonomi, isknews.com – Otoritas Jasa Keuangan menetapkan sepuluh kebijakan utama yang akan menjadi langkah pokok OJK sesuai arah tujuan 2017 – 2022 yang telah dikeluarkan Dewan Komisioner OJK.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso saat membuka Rapat Kerja Strategis Otoritas Jasa Keuangan 2018 dengan tema “Mewujudkan OJK yang Kredibel dan Berperan Nyata dalam Pembangunan yang Berkeadilan” di Kantor OJK Kompleks Bank Indonesia Jakarta, Senin (9/10/17).

Menurut Wimboh dalam siaran pers yang diterima isknews.com dihari yang sama mengatakan, arah tujuan atau destination statement OJK 2017 – 2022 adalah “menjadi lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan kredibel dalam mewujudkan sektor jasa keuangan yang tangguh dan tumbuh berkelanjutan serta mampu melindungi konsumen dan masyarakat dan berperan memfasilitasi melalui kebijakan sektor jasa keuangan dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan”.

 

OJK for isknews.com (9/10/17)

OJK belum lama ini menetapkan sepuluh arah kebijakannya, diantaranya Pertama, Mengembangkan dan Melaksanakan Pengawasan SJK berbasis Teknologi Informasi – IT Based Supervision.
OJK akan mengimplementasikan IT based supervision dan pengembangan sistem informasi untuk mendukung pengawasan, baik solo basis maupun terintegrasi.

TRENDING :  HUT Bhayangkara Ke -71, Polres Kudus Santuni Anak Yatim Piatu

Kedua, Penguatan Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.”Pengaturan, perizinan dan pengawasan terintegrasi bagi konglomerasi keuangan harus mampu mewujudkan konglomerasi keuangan yang tangguh, sehat, dan berkontribusi optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta stabilitas sistem keuangan,” jelasnya

Lalu ketiga, Mengimplementasikan Standar Internasional Prudensial yang Best Fit dengan Kepentingan Nasional.Sebab, Standar internasional prudensial yang best fit mengandung arti tidak setiap jurisdiksi memiliki kepentingan nasional yang sama. Setiap jurisdiksi memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu OJK akan menerapkan standar internasional prudensial yang tentu disesuaikan dengan karakteristik SJK dan kepentingan nasional Indonesia.

Keempat, Reformasi industri keuangan non bank (IKNB) untuk mewujudkan IKNB yang Kuat dan Berdaya Saing, dimana hal itu terkait reformasi pengaturan, perizinan, pengawasan dan exit policy di IKNB dan Konsolidasi jumlah pelaku di industri agar lebih berdaya saing.

Kelima, Efisiensi di Industri Jasa Keuangan (IJK), untuk mewujudkan IJK yang Berdaya SaingEfisiensi di Industri Jasa Keuangan digencarkan untuk mendukung peningkatan daya saing dan upaya penurunan suku bunga kredit.

TRENDING :  Weh....Proyek Pembangunan Pasar Wergu Didatangi Kejaksaan ...Ada Apa Ya ?

Keenam, Adanya revitalisasi pasar modal dalam mendukung pembiayaan pembangunan jangka panjang, dimana OJK akan mendorong pengembangan sisi demand, supply, intermediaries dan infrastruktur. Selain itu, OJK akan mengembangkan pasar derivatif dan mendorong berkembangnya instrumen pasar modal dan derivatif di regulated market, yang didukung dengan infrastruktur transaksi dan setelmen yang handal.

Ketujuh, OJK akan mengoptimalkan peran Financial Technology (Fintech) melalui pengaturan, perizinan dan pengawasannya yang memadai. Dimana pengaturan dan pengawasan terhadap perkembangan Fintech di Indonesia diperkuat agar manfaat dari kehadiran fintech dapat diperoleh dengan risiko yang terkendali – no blank spot pengaturan dan pengawasan, dan no regulatory arbitrage. Serta membentuk National Financial Technology Center.

Kedelapan, Mengurangi tingkat ketimpangan melalui penyediaan Akses Keuanganjuga diperlukan, untuk mewujudkannya, OJK akan Mengefektifkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah juga Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembiayaan kepada masyakat dan usaha mikro kecil di berbagai daerah, termasuk di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).

TRENDING :  Inflasi Di Kudus Naik 0,80 Persen, Tertinggi Di Jawa Tengah

Kesembilan, OJK akan meningkatkan Efektivitas Kegiatan Edukasi dan Perlindungan Konsumen, dimana lebih terarahnya diedukasi keuangan kepada berbagai komunitas diberbagai daerah. Kemudian, mengoptimalkan peran Satgas Waspada Investasi di daerah untuk mencegah masyarakat terjerumus investasi illegal yang makin marak.

Kesepuluh, OJK akan mendorong peningkatan peran serta keuangan syariah dalam mendukung penyediaan sumber dana pembangunan. Untuk mewujudkannya, akaj diadakan konsolidasi lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kapasitasnya.

Lalu, meningkatkan kontribusi Pembiayaan Syariah dalam membiayai Sektor Prioritas Pemerintah dan Meningkatkan tingkat pemahaman Masyarakat akan Produk Keuangan Syariah.

Untuk melaksanakan tugas besar itu, dan menjawab berbagai tantangan dan harapan dari masyarakat dan stakeholders, OJK membutuhkan organisasi OJK yang kuat dan solid. “Oleh karena itu, diperlukan pembenahan berbagai aspek manajemen internal agar keputusan lebih cepat, proses kerja organisasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, infrastruktur kerja dan IT yang dapat mengimbangi tuntutan OJK ke depan,” katanya. (AJ)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post