50 % Hasil Pajak Rokok digunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

oleh

Kudus,isknews.com – (22/10) Penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kab / kota, minimal 50 % digunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Seperti halnya dengan pajak provinsi lainnya, penerimaan pajak rokok juga harus dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, yakni 30 % untuk provinsi dan 70% untuk kabupaten/kota.

TRENDING :  Bappeda : Sudah Benar Langkah SKPD yang Mengembalikan Dana DBHCHT Untuk Alokasi Hibah

Kegiatan yang terkait pelayanan kesehatan masyarakat antara lain pembangunan / pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (smoking area), kegiatan memasyarakatkan bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok.

TRENDING :  Ratusan Rider Ramaikan Temu Sedulur VW

Sementara kegiatan yang terkait penegakan hukum sesuai dengan kewenangan Pemda yang dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain, antara lain, pemberantasan peredaran rokok illegal, dan penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan

TRENDING :  Bupati Kudus,Membangun Kudus Cyber City

ES

KOMENTAR SEDULUR ISK :