Ahmad Syaifuddin Jabat Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) Kudus

Ahmad Syaifuddin Jabat Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) Kudus

Kudus, isknews.com – Indonesian Association of Clinics and Primary Health Care Fasilities (IACP) atau Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) sebagai tempat berhimpunnya Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer se Indonesia dan menyiapkannya dalam implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional dan untuk menghadapi globalisasi.

Bertempat di Hotel Griptha Kudus, (27/8), Pelantikan pengurus Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) Kab. Kudus dihadiri 33 pengurus dengan 150 anggota fasilitas kesehatan di Kudus. Adapun Pelantikannya di Saksikan dari PKFI Jateng Ibu Jen Alif, Kepala BPJS Kudus, Wakil ketua TKMKB Dr. Rustanto, sekaligus ketiganya sebagai Narasumber dari Acara ini yang bertemakan “Simposium : Peran Fasilitas Kesehatan Primer dalam era JKN dan Penatalaksanaan Bell’s Palsy pada layanan primer.”

Ahmad Saifudin Ketua terpilih atau pengurus wilayah PKFI Kudus saat di temui isknews.com menjelaskan bahwa PKFI yang di bentuk pada tahun 2008 ini dibentuk sesuai keputusan menkes nomor 455 tahun 2013. dan akan mengakomodasi sejawat dokter di klinik dan praktik dokter mandiri.

BACA JUGA :  PBI Bisa Jadi Peserta BPJS Mandiri, Kini Prosesnya Mudah

Ipul panggilan akrabnya menambahkan, “Adapun tujuan didirikan nya Asosiasi ini diantaranya, yang pertama untuk Menghimpun serta memadukan klinik , fasilitas pelayanan kesehatan primer dan praktek dokter mandiri perorangan di Indonesia, dengan menghormati kedaulatan masing-masing. Kedua, Mengupayakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat yang mudah dicapai, terjangkau dan bermutu. Ketiga, Membela dan memperjuangkan kepentingan klinik dan kepentingan fasilitas pelayanan kesehatan primer dalam hal kesejahteraan, perlindungan hukum dan regulasi. dan yang terakhir, Menjaga pelayanan kesehatan di klinik dan fasilitas kesehatan primer berkualitas dan bermutu.”Tandasnya.

Adapun Peran Asosiasi Fasilitas Kesehatan PKFI Dalam Jaminan Kesehatan Nasional, pertama, untuk membuat kesepakatan / negosiasi tentang besarnya pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan untuk setiap wilayah dengan BPJS di wilayah tersebut. kedua, Mensosialisasikan hasil kesepakatan tentang besaran pembayaran kepada anggota masing-masing. ketiga, Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan tentang besaran pembayaran pelayanan kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan; dan menyelenggarakan rapat Forum sesuai kebutuhan. keempat, Penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment) dilakukan berdasarkan usulan dari Asosiasi Fasilitas Kesehatan, Organisasi Profesi Kesehatan, dan BPJS Kesehatan. kelima, Dalam menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh Fasilitas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Penyelesaian Keberatan. Tim sebagaimana dimaksud terdiri dari unsur Dinas Kesehatan dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan.”Pungkasnya.(AS)

BACA JUGA :  Meningkatnya Peserta Pogram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Belum Diimbangi Kuantitas Sarpras Dan Rendahnya Kualitas Pelayanan
KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post