Air Bendungan Logung Segera Dikuras, Perahu Wisata Dilarang Beroperasi

oleh
Perahu wisata air yang akan di berhentikan operasionalnya, mengingat akan dilakukannya pengurasan air bnedungan (foto YM)

Kudus, isknews.com – Air Bendungan Logung pekan depan, di bulan Juni ini akan segera di kuras, debit air akan di surutkan menuju ke irigasi persawahan-persawahan, di wilayah Kabupaten Kudus. Pengurasan dan pengosongan air di Bendungan kebanggaan warga kota kretek ini di perkirakan akan berlangsung selama tiga bulan.

Hal itu disampaikan oleh Carya Andi selaku Kasat pembangunan bendungan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pamali Juwana dalam rapat Koordinasi bersama Bupati Kudus dan sejumlah stakeholder terkait keberadaan bendungan Logung, pagi tadi di Command Center kompleks pendopo Kabupaten Kudus.

“Pengurasan diperkirakan butuh waktu selama tiga bulan, lalu pengisian kembali juga membutuhkan waktu selama sekitar tiga bulan lagi,” kata Andi.

Menurut otoritas pengelola Bendungan ini, berkaitan dengan hal tersebut dirinya meminta segala kegiatan yang berkait dengan penggunaan dan pemanfaatan air di perairan bendungan Logung, harus segera di hentikan, termasuk keberadaan perahu-perahu wisata tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, keberadaan perahu-perahu wisata yang selama dua bulan lebih beroperasi di perairan bendungan Logung di wilayah Desa Kandang Mas Kecamatan Dawe Kudus, membuat sejumlah pihak mempertanyakan kelayakan wahana air tersebut.

Andi mengatakan keberadaan wisata perahu dikhawatirkan dapat mengganggu proses sertifikasi. “Kalau sampai terjadi apa – apa di sana, proses dua sertifikat ini bisa tidak keluar,” katanya.

Diungkapkannya, saat ini secara teknis bendungan dengan luas 5.333 hektar itu belum siap digunakan.

TRENDING :  Regulasi Melarang, Bando Reklame Masih Marak Di Operasikan

“Minggu ketiga bulan Juni ini kami akan lakukan penyusutan air. Kemudian, pada akhir tahun kami akan lakukan pengisian lagi,” jelas dia.

Sedang dari segi operasional, Andi menilai seluruh kinerja bendungan akan di cek. Meliputi standarisasi, keadaan sekitar bendung dan berbagai faktor teknis yang lain.

“Jika terjadi apa-apa saat masa pengujian, sertifikasi kelayakan tidak bisa dikeluarkan,” tandasnya.

Terkait keberadaan perahu wisata ilegal ini, tak kurang Bupati Kudus HM Tamzil, Wakil Bupati Hartopo, Sekda dan seluruh asisten sekda, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Perhutani, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kalakhar BPBD serta Kepala Desa dari dua wilayah Kandang Mas dan Tanjung Rejo siang tadi dipertemukan dalam forum rapat Koordinasi Penataan Kawasan Bendungan Logung di Command Center, guna membahas hal tersebut, Selasa (18/06/2019).

“Keputusan ini diambil karena pihaknya tidak ingin keberadaan wisata perahu mengganggu proses pemeliharaan dan pengujian Waduk Logung,” ujar Bupati Tamzil.

Dijelaskannya, saat ini Waduk Logung sedang dalam tahap pengujian untuk mendapatkan sertifikat impounding dan sertifikat operasional. Terlebih dalam waktu dekat ini, Waduk Logung akan dilakukan proses penyusutan hingga titik dasar untuk dievaluasi konstruksi bangunan dan bendungnya.

“Kami pastikan penutupan yang dilakukan hanya sementara. Sampai proses sertifikasi ini dinyatakan selesai. Sembari kita siapkan untuk perkembangan wisata disana,” tegasnya.

TRENDING :  Bupati Tamzil : Solusi Atasi Banjir Setrokalangan Adalah Normalisasi SWD 1

Tamzil menegaskan bahwa besuk pagi dirinya bersama OPD terkait akan melakukan audiensi bersama para penyedia jasa perahu untuk membahas hal tersebut. Melalui audiensi ini dia berharap para pengusaha wisata perahu dapat memahami kebijakan yang ada.

Untuk wacana pengembangan wisata di Logung, orang nomor satu di Kabupaten Kudus itu mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan pengembangan di zona satu dan empat. Bahkan dalam watu dekat, pihaknya akan melakukan pembebasan lahan Perhutani untuk pengembangan wisata.

“Pengembangan wisata di Logung tidak selalu wisata air. Wisata alam seperti outbond dan flying fox serta wisata kuliner juga potensial untuk dikembangkan di sana,” terangnya.

“Penetapan status larangan dan penutupan tersebut setelah mempertimbangkan banyak hal serta masukan. Solusi terkait pelarangan juga segera dibahas bersama para penyedia jasa perahu wisata, Besok akan kami kumpulkan para penyedia jasa perahu untuk audiensi,” ucapnya.

Hanya, ia memastikan pelarangan dan penutupan bersifat sementara. Sembari Pemkab menyiapkan kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang benar-benar mumpuni untuk lebih menghidupkan potensi pariwisata di Bendungan Logung.

“Justru dengan penutupan operasional sementara kegiatan yang mengakses pada perairan di bendungan ini akan kita gunakan untuk mengevaluasi kelayakan perahu wisata sesuai standar Dinas Perhubungan, termasuk juga pengemudi kapal yang harus bersertifikasi sesuai regulasi yang ada,” ucapnya.

TRENDING :  Dikeluhkan, Jalan Gagaan Rusak Parah

Pembebasan lahan Perhutani juga akan segera diajukan. Pengajuan, juga termasuk kerjasama terkait pemanfaatan lahan yang berpotensi untuk pengembangan potensi pariwisata. Seperti outbond dan wisata alam lainnya.

“Logung akan kami manfaatkan secara maksimal,” lanjutnya.

Karena hal tersebut, Tamzil mengharapkan pengertian dari masyarakat dan penyedia jasa perahu terkait status wisatanya kini. Pihaknya mengupayakan semua masalah terkait hal ini akan rampung dengan cepat.

“Asal semua komponen bersinergi bersama semua pasti bisa dengan cepat terselesaikan,”  tandas Tamzil.

Sementara terkait pertimbangan pelarangan pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana melalui perwakilannya mengatakan, hingga kini pihaknya masih mengejar sertifikasi yang harus dimiliki bendungan. Logung sendiri menyisakan dua sertifikasi lagi.

“Jadi memang secara teknis dan aturan belum siap,” ucapnya.

Dua sertifikasi tersebut meliputi sertifikasi impounding dan operasional. Saat sertifikasi impounding, Logung akan disurutkan hingga titik dasar dan diisi kembali untuk dievaluasi bangunan dan bendungnya.

Proses penyurutan hingga pengisian kembali memakan waktu hingga akhir tahun 2019. Sedang awal mulai penyuturan akan dilaksanakan pekan ketiga di bulan Juni mendatang.

“Jika masih ada kapal lalu lalang akan sangat mengganggu proses tersebut,” katanya.

Sedang pada operasional, seluruh kinerja bendungan akan di cek. Meliputi standarisasi, keadaan sekitar bendung, dan berbagai faktor teknis yang lain. “Jika terjadi apa-apa saat masa pengujian, sertifikasi kelayakan tidak bisa dikeluarkan,” tandasnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :