Akan Diambilalih Pemprov Jateng PNS Kehutanan Kudus Was-was

Akan Diambilalih Pemprov Jateng PNS Kehutanan Kudus Was-was

Kudus, isknews.com – Para pegawai negeri sipil (PNS) Bidang Kehutanan Kabupaten Kudus, kini tengah dilanda was-was. Hal itu terkait dengan akan diambilalihnya kewenangan bidang tersebut oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Tengah, dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Dipertan PK) Kabupaten Kudus. Pasalnya dengan adanya pengambilalihan itu, mereka harus siap ditempatkan di mana saja, di kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Rasa was-was itu, dikarenakan mereka belum mengetahui di kabupaten/kota mana akan dipindahtugaskan.pns

Kepala Bidang Perkebunan dan Kehutanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus, Harnawa, saat dihubungi isknews.com, Kamis (22/12), mengatakan hal itu. Menurut dia, sehubungan dengan pengambilalihan yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2017 itu, status kepegawaian PNS Bidang Kehutanan Kabupaten Kudus bukan lagi menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, melainkan dalam naungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, melalui Satuan Kerja Pemerintah Daereh (SKPD) terkait. Konsekuensinya, saya dan teman-teman PNS yang jumlahnya 9 orang, harus siap ditempatkan atau ditugaskan di kota/kabupaten di seluruh Provinsi Jawa Tengah. “Kepada para PNS itu, saya beri motivasi agar tetap semangat dan optimis menghadapi perubahan itu, karena hal itu sudah pasti. Bahkan sejak September 2016 lalu, gaji mereka sudah dialihkan pembayarannya oleh Pemprov Jawa Tengah.”

TRENDING :  Djarum Foundation Bakti Sosial ,”Pelatihan Pengelolaan Resiko Kebakaran dan Penyakit Dalam Program Peningkatan Menu Panti Asuhan “

Informasi mengenai pergantian status itu, ungkapnya lanjut, berdasarkan pemberitahuan resmi tertulis dari Pemprov Jawa Tengah, disebutkan Bidang Kehutanan tidak lagi berkedudukan di kabupaten, melainkan di eks karesidenan dengan sebutan kantor cabang. Misalnya Kantor Cabang Bidang Kehutanan eks Karesidenan Pati, akan ditempatkan di Kabupaten Pati yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Kudus, Jepara, Rembang dan Pati. “Jadi para PNS di kantor kehutanan Kabupaten Kudus, bisa saja nanti akan ditugaskan di Pati, Jepara, Rembang, atau mungkin masih di Kudus.”

TRENDING :  Penggantian Cantrang Ke Alat Tangkap Ramah Lingkungan Membuat Nelayan Juwana Resah

Dia sendiri selaku kepala bidang, bahkan harus siap “ditarik” ke Provinsi Jawa Tengah. Hal itu memang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap PNS yang pangkat atau golongannya eselon III, status kepegawaiannya ikut di Pemprov Jawa Tengah. Itu berarti dirinya bukan saja harus siap ditempatkan bukan hanya di eks Karesidenan Pati, namun bisa saja di kantor cabang eks karesidenan di Provinsi Jawa Tengah, sebanyak enam eks karesidenan. “Kalau ditempatkan di Kantor Cabang eks Karesidenan Pati, masih dekat, karena saya sudah menetap lama di Kudus. Tetapi kalau di eks karesidenan lain, misalnya di Banyumas atau Magelang, ya jaraknya cukup jauh. Namun sebagai PNS abdi negara sekaligus pelayan masyarakat, ya harus siap bertugas di mana saja,” tegas Harnawa.

TRENDING :  Sukari,” Semua Terlibat Memasarkan dan Kami Siap Penuhi Kebutuhan Customer “

Mengenai pengambilalihan Bidang Kehutanan itu, DPRD Kudus telah mengambil langkah, melalui Keputusan DPRD Kabupaten Kudus, Nomer 172 Tahun 2016, 30 September 2016, telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus tentang pembentukan susunan perangkat daerah. Hal-hal yang mendasar pada Perda Kabupaten Kudus itu,adalah adanya perubahan pada susunan perangkat daerah baik yang berbentuk dinas maupun badan. Demikian pula bidang urusan pemerintahan yang ditangani, ada yang dikurangi, juga yang ditambah.(DM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post