Akhmad Mundakir,” Pendirian Rumah Ibadah Harus Mendapat Ijin Bupati “

by

Pati,isknews.com – Regulasi pendirian rumah ibadah sudah diatur dalam  Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadah.

Pada Pasal 13 Perber Menag dan Mendagri No. 8/9 Tahun 2006, disebutkan bahwa pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.

Kepala Kantor Kementrian Agama kabupaten Pati,Akhmad Mundakir menjelaskan,”Pendirian rumah ibadah ini dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.”

TRENDING :  Dua Unit Kendaraan Taktis Water Cannon Diturunkan Untuk Bantu Warga di Desa Tanjungsekar

Dalam Perber Menag dan Mendagri No. 8/9 Tahun 2006 disebutkan,Pendirian rumah ibadah wajib memenuhi persyaratan administrative dan persyaratan teknis bangunan gedung. Demikian juga harus memenuhi persyaratan khusus, meliputi:

  1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah;
  2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
  3. Rekomendasi tertulis dari kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
  4. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
TRENDING :  GERIMIS DATANG SEORANG WARGA TERSAMBAR PETIR

Permohonan pendirian diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat. Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan oelh panitia.

KOMENTAR SEDULUR ISK :