Aliansi ALIP Demo Menyoal Transparansi

KUDUS, isknews.com – Aliansi LSM Peduli Nasib Wong Kudus (ALIP), Selasa (27/10), melakukan aksi demo di depan kantor Bupati Kudus. Aksi yang diikuti sekitar 20 orang, gabungan dari sejumlah LSM di Kabupaten Kudus itu, menuntut 10 transparansi kepada Bupati Kudus. Sebelum kemudian menyampaikan aspirasi melalui orasi, pendemo berjalan kaki mengelilingi alun-alun Simpangtujuh, sambil membentangkan spanduk dan sejumlah poster. Yang mencolok, adalah poster yang berbunyi : “Hilangkan Bau Amis”.
Sejumlah petugas Polres mengamankan jalannya demo yang berlangsung damai, dan hanya memakan waktu sekitar 2 jam itu. Menurut juru bicara ALIP, Jayadi, dalam demo kali ini, memang penyampaian aspirasinya dilakukan melalui orasi di depan kantor Bupati Kudus, dan membagi-bagikan lembaran yang berisi tuntutan kepada Bupati Kudus. “Kami tidak mempunyai agenda melakukan audiensi, baik kepada Bupati atau DPRD, ” kata Jayadi, yang didampingi Sugianto, yang dalam aksi itu dipercaya berorasi.
Mengenai transparansi yang diajukan tuntutanya ke bupati itu, terdiri atas, proses dugaan pemalsuan data pegawai honorer (K2), pungutan-pungutan pendapatan daerah, pengisian jabatan wakil bupati, santunan kematian, tidak terlaksananya Perda PKL, proyek-proyek PKD, pasar desa, LIK yang mangkrak dan tidak berfungsi, santunan Warga Desa Rahatwu dan Menawan, Kematan Gebog yang kena korban longsor, menghambat masyarakat Kudus untuk berwiraswasta, pelayanan publik, dan ketegasan sikap dalam menjamurnya tempat-tempat maksiat.
Penjabaran dari masing-masing tuntutan itu, sementara untuk pemalsuan data K2, Alip meiminta agar proses hukum dilanjutkan, untuk pengisian kekosongan jabatan wakil bupati, Bupati Kudus terkesan enggan, untuk pungutan-pungutan pendapatan daerah, banyaknya parkir liar agar ditata, santunan kematian, katanya 7 hari cair, kenyataannya sampai 1 tahun, Perda PKL, besarnya pungutan melebihi ketentuan yang ada di Perda, Proyek pasar-pasar desa, PKD dan LIK yang mangkrak agar segera difungsikan, bantuan warga korban tanah longsor di Menawan dan Rahtawu diminta segera diberikan dan tolak pemberian dana ke PPAT, penyitaan gerobag rakyat sehingga menghambat usaha, pengajuan perijinan yang dinilai sulit, sehingga bagian pengendalian pelayanan public perlu belajar, dan sikap tegas menjamurnya tempat maksiat serta karaoke, sebagai dampak jika PKL digusur.
Mengenai dugaan pelanggaran hukum, terkait kasus manipulasi data K2, jika dilakukan oleh PNS, atau diberikan kewenangan untuk itu, dapat dijerat dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1999, dengan perubahan pada UU Nomer 20 Tahun 2001, tentang Tindak Pidana Korupsi. Pada pasal tersebut si pelaku yang dengan sengaja melakukan tindak pidana pemalsuan data administrasi, diancam dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun atau paling lama 5 (lima) tahun. “Hukuman itu masih disertai dengan denda paling sedikit Rp 50 juta, dan paling banyak Rp 250 juta.” (DM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :
TRENDING :  Akhirnya warga kedungdowo bernafas dengan lega meskipun (H2C) Harap Harap Cemas

Share This Post