Hanya Lembaga dan Organisasi Masyarakatan yang Punya legalitas di Kemenkumham Yang Berhak Terima Dana Hibah

Jepara, isknews.com – Puluhan miliar dana dalam APBD Kabupaten Jepara tahun 2015 yang dipersiapkan sebagai anggaran hibah, tidak akan dicairkan. Hal ini terjadi menyusul adanya larangan pemberian hibah dari anggaran pemerintah kepada lembaga dan masyarakat yang tidak berbadan hukum. Meski mengundang kekecewaan masyarakat, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi tetap tidak berani mencairkan anggaran tersebut, dari pada tersangkut persoalan hukum.

“Bantuan hibah untuk lembaga dan organisasi masyarakat yang ada di dalam APBD 2015 sudah kami persiapkan sebesar Rp. 50 miliar. Tapi tidak semua bisa dicairkan karena proses pencairan hanya bisa dilakukan untuk lembaga dan organisasi masyarakat yang sudah berbadan hukum RI,” kata Marzuqi Selasa malam (23/6), ketika memimpin rombongan tarawih keliling (tarling) Forkopinda di masjid Baiturridlo, Dukuh Sidang, Desa Sinanggul, Mlonggo.

Karenanya, dalam tarawih keliling yang biasanya disiapkan bantuan untuk masjid penyelenggara pun, tahun ini tak bisa dilakukan. Termasuk masjid Baituridlo, meskipun saat dikunjungi bupati sedang dalam renovasi. Dalam kesempatan itu, bupati hanya menyerahkan bingkisan beberapa sarung dan mukena. Pengurus takmir masjid diarahkan mengurus legalitas dahulu agar berbadan hukum.

KOMENTAR SEDULUR ISK :