LSM LePAsP Unjukrasa Tuntut Perbaikan Nasib Pekerja Outsourcing

Usai audiensi, Achmad Fikri, mengatakan, kita sedang menyampaikan aspirasi dari masyarakat kecil. Realitanya saat ini mereka sudah bekerja, tetapi tidak mendapatkan hak-haknya. Oleh karenanya setelah kami mencoba melakukan audiensi dengan bupati, DPRD dan OPD pengguna anggaran. “Ternyata ada sistem yang belum berjalan sebagaimana dengan mestinya.”

Foto: Kepala BPPKAD, Eko Jumartono didampingi Kakan Kesbangpol Kudus, Eko Dwi Jadmiko, saat menerima audiensi pengunjukrasa, di lanfai empat gedung Setda Kudus. (Yayuk/ISKNEWS.COM)

Sistem tersebut, antara lain, proses anggaran seperti kemarin, dimulai Maret, ada bulan yang mereka itu belum dibayar, tetapi memang benar-benar tidak dibayar, karena tidak ada ikatan atau kontrak yang menjadi dasar hukum membayar mereka, sementara realitanya mereka sudah bekerja.

Oleh karenanya, dari audiensi ini ada perbaikan sistem, agar teman-teman pekerja ini benar-benar dihormati hak normatifnya, juga benar-benar dihargai keringatnya. “Harapan kami, pasca aksi unras saat ini, para pekerja outsourching mendapatkan solusi yang konkrit dari Pemkab Kudus.”

Sementara itu, Kepala BPPKAD, Eko Jumartono, dalam keterangannya mengatakan, Pemkab menyampaikan terimakasih atas usulan dari teman-teman semua, untuk perbaikan nasib outsourcing. “Kami akan melakukan evaluasi, artinya, saran-saran dari teman-teman LSM akan segera kami tindak lanjuti.”

KOMENTAR SEDULUR ISK :
LSM LePAsPUnjukrasa