Semarang – “Mudik horor” tahun ini yang ditudingkan akibat pelayanan di Jawa Tengah yang kurang baik, diharapkan tidak terjadi pada tahun mendatang. Untuk itu, Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP telah membentuk Panitia Mudik Tahun 2017 yang dipimpin Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Satriyo Hidayat.
Gubernur Ganjar menyampaikan pembentukan Panitia Mudik 2017 dilakukan sejak sekarang agar dapat melakukan persiapan dan perbaikan dalam waktu yang lebih panjang. Khususnya dalam mengantisipasi kemacetan lalu lintas yang pada tahun ini terhitung parah. Panitia tersebut beranggotakan seluruh Forkopimda provinsi maupun kabupaten/ kota, dan SKPD terkait.
Berdasarkan hasil evaluasi kali ini, imbuhnya, akan ada masukan-masukan. Dibentuknya panitia sejak sekarang diharapkan masih cukup waktu untuk melakukan perbaikan. Termasuk, dalam pendanaan, di mana masih ada kesempatan pada penyusunan APBD Perubahan 2016 dan APBD 2017, kegiatan apa yang bisa dijadikan prioritas.
Ganjar menunjuk contoh, masih dibutuhkannya jalan-jalan “tikus” di wilayah kabupaten/ kota yang perlintasan pemudik, baik jalan kabupaten/ kota maupun jalan desa, khususnya di wilayah pantai utara (pantura). Begitu pula jika diperlukan fly over atau rekayasa lalu lintas untuk mengatasi kemacetan akibat perlintasan kereta api. Untuk itu dia meminta agar pemerintah kabupaten/ kota melakukan pendataan permasalahan yang dihadapi dan penanganannya. Mulai dari jalan, jembatan, perlintasan kereta api, dan sebagainya.
“Kabupaten/ kota di tempat yang dilewati wajib memantau. Kalau perlu komandonya langsung gubernur. Artinya, ada masalah teknis dan politis. Persoalan politisnya kita yang pegang. Bupati/ wali kota tetap standby,” tegas Ganjar, saat Rapat Koordinasi Evaluasi Mudik Lebaran 2016, di Ruang Rapat Gedung A Lantai II Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (13/7).
Kanal-kanal informasi yang dapat diakses masyarakat, katanya, mesti disiapkan. Sehingga masyarakat dapat menyampaikan laporan maupun aduan secara langsung, melalui aplikasi tertentu, call center, SMS, media sosial, dan sebagainya. Dengan begitu dapat dilakukan upaya penanganan secepatnya. Tidak terkecuali jika ada laporan mengenai kehabisan makanan, minuman, susu bayi, keluhan sakit perut, dan sebagainya.
“Saya juga berharap ada dua helikopter yang standby, contohnya helikopter SAR, yang bisa digunakan untuk tindakan rescue. Misalnya ada yang sakit dan berada di tengah kemacetan dan membutuhkan evakuasi secepatnya, dapat diangkut menggunakan helikopter,” beber gubernur.
Kepala Cabang Jalan Tol Kanci Pejagan Pemalang Ir Zulmarlyan Iskandar menyampaikan kemacetan parah yang terjadi di exit tol Brebes Timur (Brexit) akibat pengurangan jumlah gardu tol yang cukup banyak. Di gerbang tol Palimanan, gardu yang difungsikan sebanyak 23 gardu. Sedangkan di Brexit, gardu tol yang semula hanya tiga gardu meski sudah dimaksimalkan menjadi delapan gardu tetap tidak dapat mengatasi kemacetan. Hal tersebut diperparah dengan kemacetan di akses keluar yang hanya berjarak 1,7 kilometer dari gerbang tol Brexit. Sebenarnya, dari Pejagan (wilayah Jawa Barat) pun sudah ada anteran sepanjang 30 kilometer.
“Karena posisi tersebut, kami tidak bisa melakukan percepatan transaksi (pembayaran tol). Padahal kami juga sudah melakukan jemput bola transaksi supaya waktu koreksi lebih cepat dengan bantuan 67 orang putra daerah. Namun ternyata sudah ada antrean lagi di belakangnya. Jadi, efektivitasnya masih kurang,” jelasnya.
Tiga rest area di jalan tol tersebut juga sudah difungsikan. Yakni pada kilometer 207, 228, dan 252. Khusus pada kilometer 228 yang menjadi kewenangannya, memang masih kurang lengkap karena belum ada fasilitas pompa bensin untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM).
Beri Pintu Pendobrak
Ditambahkan, pada Lebaran mendatang kemungkinan jalan tol seksi III ruas Brebes Timur-Tegal masih sulit terealisasi mengingat pembebasan lahan hingga kini masih kurang dari lima persen. Sementara, untuk seksi IV, ruas Tegal Pemalang, justru sekarang sudah memasuki tahap pembangunan konstruksi. Karenanya, Zulmarlyan berharap bantuan pemerintah untuk membantu percepatan pembebasan lahan pada seksi III. Jika pembebasan lahan sudah bisa dilakukan setidaknya sampai Slawi, menurutnya kepadatan lalu lintas dapat dipecah.
Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Jateng AKBP Maesa Sugriwo menambahkan transaksi tunai di gerbang tol memang memberikan kontribusi cukup besar terhadap kemacetan lalu lintas. Apalagi biaya yang dibebankan nanggung, seperti di Pejagan dengan tariff Rp 30.500. Sehingga jika pengguna jalan tidak membayar dengan uang pas membutuhkan waktu 10-15 detik. Berbeda dengan pembayaran mengunakan kartu yang hanya membutuhkan waktu sekitar empat detik. Agar kemacetan panjang bisa diurai, dia juga menyarankan agar beberapa ruas jalan tol diberi pintu pendobrak.
Kepala Dinhubkominfo Provinsi Jawa Tengah Satriyo Hidayat mengungkapkan meski hampir semua ruas jalan nasional terjadi kemacetan, namun masih banyak jalan provinsi yang belum dimanfaatkan para pemudik, khususnya di wilayah selatan. Penyebabnya, karena jalan provinsi dianggap terlalu jauh. Padahal pihaknya telah menyiapkan jalan sekunder tersebut jauh sebelum arus mudik balik.
“Kami menyadari kami salah. Sosialisasi jalur mudik harusnya dilakukan di Jakarta karena pemudik kebanyakan dari Jakarta. Karenanya, tahun depan kami akan sosialisasikan jalur-jalur alternatif kepada pemudik di Jakarta. Kondisi tahun ini juga akan kami tampilkan agar tahun depan tidak terjadi kemacetan yang sama,” tuturnya.
Sementara itu, General Manager Pertamina MOR IV Jateng DIY Kusnendar menjelaskan persoalan kekurangan BBM di ruas jalan tol. Secara umum selama 20 hariini suplai premium di wilayah Jateng-DIY meningkat 14 persen, pertamax naik 90 persen, pertalite naik 105 persen, dan solar berkurang 13 persen. Untuk menghindari keterlambatan pasokan, pihaknya sudah melakukan langkah superaktif dalam mempermudah pengadaan BBM dari semula order sekarang dikirim besok, menjadi order sekarang dikirim hari itu juga. Bahkan pada kondisi tertentu pihaknya memberikan pembayaran kredit. Namun, kemacetan panjang yang terjadi di beberapa ruas diakui menjadi kendala dalam distribusi BBM, karena waktu tempuh menjadi lebih lama.
“Kami juga menyediakan SPBU kantong di tempat-tempat yang kebutuhannya tinggi. Tapi begitu crowded, SPBU kantong dibongkar kemudian pergi, tidak bisa balik karena macet. Kami juga sudah membantu pemudik dengan fasilitas BBM kalengan. Tapi, kalau tahun depan ada exit tol di Pemalang, kondisinya tidak akan berubah jika tidak ada barrier gate,” tandasnya.
Di sektor kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yulianto Prabowo memberikan tips agar pemudik lebih waspada berada di tengah kemacetan lalu lintas, sehingga terhindar dari kematian, khususnya yang diakibatkan keracunan karbon monoksida (CO). Tiga hal yang mesti diperhatikan, jika mobil berhenti, AC agar tidak dihidupkan. Jika dihidupkan, jendela tidak ditutup rapat. Jika jendela tidak ingin dibuka, pastikan tidak ada kebocoran pada pipa gas buang AC. Sebab, keracunan CO terjadi karena adanya gas racun hasil buangan AC yang masuk ke mobil karena kebocoran pipa.
Jika ada kebocoran, di tempat mana saja bisa menyebabkan kematian. Tanda-tanda keracunan CO, badan lemah, sakit kepala, ngantuk luar biasa, berhalusinasi, dan tidak bisa menggerakkan tangan, sehingga tidak bisa meminta tolong. Kebanyakan pemudik juga meninggal di kendaraan travel atau bus, karena sebenarnya dia merasa menderita tapi tidak berani menyampaikan tentang kondisi dan penyakit sebelumnya.
“Bagaimana mengatasinya? Kalau tidak bisa menghindar, ya ‘bersahabatlah’ dengan kemacetan. Ke depan, memang perlu sosialisasi melalui Organda dan sebagainya, untuk mengatasi hal ini,” tandasnya. (HJ)
