Apa Beda Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten

oleh
Jalanan Pantura Kota Kudus

Kudus, ISKNEWS.COM – Kewenangan Jalan, menurut Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan, pembagian kewenangan jalan dibagi menjadi beberapa bagian yakni :

1. Jalan Nasional.

Gampangnya gini, jalan nasional itu adalah jalan yang menghubungkan provinsi (antar provinsi) pada suatu wilayah berada dibawah kewenangan Negara dalam hal ini kementerian PU dimana kalo di daerah dipegang oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT), biasanya ada di tingkat Provinsi… Naaaahh mereka ini tugasnya ngurusin jalan nasional yang ada di daerah… Sumber dana proyek ya dari mereka, jadi ketika ada jalan nasional misal jalan pantura deh (menghubungkan Provinsi Jabar-Jateng-Jatim) rusak parah,, yang harus disalahin adalah negara,, bukan Pemda Jabar-Jateng-Jatim,, mereka sebetulnya bisa kalo mereka mau,, hanya saja bisa terbentur peraturan…

TRENDING :  Belum Berfungsi Maksimal, Rambu Penunjuk Pengalihan Arus Lalin Ke Pasar Kliwon
TRENDING :  Lomba Paduan Suara Peringati HUT PGRI ke-73 dan HGN ke-24

2. Jalan Provinsi.

Jalan yang menghubungkan antar kabupaten/kota dalam sebuah provinsi, misal jalur Subang-Sumedang,, naaahh ini kewenangan Provinsi Jawa Barat,, jadi kalo rusak parah dibiarkan,, yang salah adalah Pemprov Jabar, bukan pemda Subang/Sumedang…

3. Jalan Kabupaten/Kota.

Jalan yang menghubungkan antar kelurahan/desa,, naaahh sudah semakin sempit niihh kewenangannya, pokoknya kalo jalan antar desa rusak, yang tanggung jawab adalah kabupaten/kota…

TRENDING :  Ini Dia, Sungai-sungai Penyebab Banjir di Kudus

4. Jalan Desa.

Sebetulnya ini tambahan ya, jadi sekarang ini setiap desa punya anggaran sendiri, dan mereka bisa mengelola sendiri dana tersebut, salah satunya untuk pembuatan jalan desa (antar RW dalam satu desa)

KOMENTAR SEDULUR ISK :