Aset Provinsi, Warga Tak Boleh Secara Sepihak Tutup Saluran Air Irigasi Hadiwarno

oleh
Saluran air sekunder Dam Ingas Sungai Piji yang sempat ditutup dan sempat terjadi sengketa berkepanjangan antara Kelompok Tani (Poktan) Desa Hadiwarno dengan salah seorang warga (Foto: YM)

Kudus, isknews.com – Warga desa Hadiwarno sempat geger diakibatkan saluran air sekunder Dam Ingas Sungai Piji yang sempat  ditutup sepihak dan sempat terjadi sengketa berkepanjangan antara Kelompok Tani (Poktan) Desa Hadiwarno dengan Salamun (warga desa setempat) atas sengketa kepemilikan lahan diatas tanah irigasi, yang berbuntut pada penutupan saluran irigasi oleh Salamun pada Oktober 2018 lalu.

Karena warga menuding dampak dari penutupan saluran air itu menyebabkan sejumlah sawah  tidak teraliri air juga mengakibatkan karena tertutupnya saluran air tersebut berdampak beberapa rumah warga kemasukan air saat terjadi hujan lebat.

Atas kejadian tersebut Poktan Hadiwarno kemudian meminta Pemerintah Desa setempat untuk melakukan mediasi dengan mengundang Salamun, Pemerintah Kecamatan Mejobo,  Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Tata Ruang (Pusdataru) Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah serta sejumlah stakeholder terkait.

TRENDING :  Gara-gara Obat Nyamuk, Rumah di Desa Majang Terbakar

Mediasi yang digelar pada Rabu (5/12/2018) di Aula Kecamatan Mejobo tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa lahan saluran irigasi di samping rumah Salamun adalah milik Provinsi dan siapapun tidak dibolehkan melakukan penutupan terhadap saluran irigasi tersebut. Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut, dihari yang sama Dinas PUPR Kudus melakukan pembongkaran terhadap beton yang menutup saluran itu.

Harso Widodo, Camat Mejobo yang ditemui media ini di Kantor dinasnya, Kamis (6/12) menegaskan jika lahan irigasi tersebut merupakan milik pemerintah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat Hak Pakai 1 Asli saluran irigasi barat Desa Hadiwarno seluas 53 meter yang dibawa oleh BPKAD Provinasi Jawa Tangah kemarin.

TRENDING :  Warga Diminta Jangan Buang Sampah Sembarang

“ Ini juga didukung oleh  pernyataan Badan Pertanahan Negara (BPN) Kudus yang diwakil oleh Wahyu, yang menyatakan dalam peta pertanahan di Hadiwarno terdapat saluran irigasi milik Pemerintah Provinasi  Jawa Tengah yang pengelolaannya dilimpahkan ke Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas PUPR,” terangnya.

Terkait dengan bukti Letter C yang dijadikan bukti klaim Salamun atas lahan saluran irigasi tersebut, Harso mengatakan jika Letter C tersebut merupakan bukti pembayaran pajak bukan bukti kepemilikan tanah.

TRENDING :  Gagal Eksekusi Tanah Di Burikan, Batas Objek Berbeda Dengan Objek Gugatan

“Akan tetapi jika Salamun masih ngotot atas kepemilikan lahan tersebut, maka pihak terkait bisa melimpahkan masalah ini ke Pengadilan Negeri,” ujar Camat.

Dengan terselesaikannya sengketa ini, Harso berharap masyarakat Hadiwarno dapat kembali konsudif dan petani bisa mendapatkan haknya kembali. Hal senada juga diungkapkan oleh Andi, warga sekitar saluran irigasi.

Dia mengungkapkan dibukanya saluran irigasi ini, petani bisa kembali mengaliri sawahnya yang kini mendekati masa tanam satu.

“Selain itu, pembukaan saluran juga dapat mengurangi genangan yang terjadi di sekitar saluran irigasi, akibat curah hujan yang tinggi,” tandasnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :