ASN Kudus Dengan TPP Tertinggi Tak Layak Konsumsi Gas Melon

ASN Kudus Dengan TPP Tertinggi Tak Layak Konsumsi Gas Melon

Kudus, isknews.com – Kelangkaan yang terjadi pada gas elpiji 3 kilogram sekarang ini, termasuk di Kabupaten Kudus, diduga dalam penjualan ke konsumen tidak sesuai peruntukannya. Gas Elpiji 3 kilogram diperuntukkan bagi kebutuhan rumah tangga, karena bersubsidi.

Namun kenyataanya tidak sedikit pengusaha seperti warung makan, restoran dan perusahaan makanan serta peternakan yang menggunakannya. Akibatnya terjadi kelangkaan gas tiga kilogram atau yang akrab disebut sebagai gas  melon itu di pasaran.

Di tingkat pengecer harga gas sudah jauh melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus yaitu sbesar Rp 18.500 per gas melon, hal itu terjadi karena tingginya permintaan di pasar.

TRENDING :  Seminggu Diterapkannya MEA, Belum Terlihat Persaingan Produk ASEAN

Hal itu seperti disampaikan oleh Joko Santosa, pengurus Himpunan Wiraswastawan Nasional Minyak dan Gas (Hiswanamigas) Kabupaten Kudus, saat dihubungi isknews.com, Sabtu (18/09), di ruang kerjanya.

Menurut dia, penjualan yang tidak sesuai peruntukannya itu, diduga dilakukan oleh agen, baik melalui sub agen atau langsung ke konsumen. Khusus gas melon ukuran 3 kg yang seharusnya dijual ke konsumen rumah tangga, namun diduga dijual juga ke konsumen industri atau pengusaha. Hal itu juga dilakukan oleh sejumlah pengecer.

“Dengan menjual ke industri atau pengusaha, seperti warung makan, restoran dan perusahaan, agen dan pengecer itu memperoleh keuntungan besar, karena kebutuhan setiap warung makan besar atau restoran itu, per hari 10 – 15 tabung. Padahal seharusnya peruntukan gas bagi mereka adalah gas elpiji ukuran 12 kilogram yang tentu saja tanpa subsidi dari pemerintah.” ujarnya.

Selain kalangan pengusaha, lanjutnya, warga masyarakat kelas menengah ke atas, seperti pegawai negeri, juga lebih suka menggunakan gas elpiji 3 kilogram itu. Seharusnya, sebagai warga yang penghasilannya lebih tinggi, menyadari dan menaruh kepedulian terhadap warga kelas menengah ke bawah yang lebih membutuhkan.

Dengan penghasilanya sekarang ini, Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk di Kabupaten Kudus, tentu mampu membeli gas elpiji 12 kilogram. “Apalagi ASN di Kudus Tunjangan Penghasilan Pegawainya (TPP)-nya tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, jadi sudah tak layak menggunakan Gas Melon bagi kebutuhan domestiknya.” ungkapnya.

Mengenai operasi pasar gas elpiji 3 kilogram, tidak akan begitu berpengaruh terhadap hilangnya gas elpiji 3 kilogram di pasaran,  karena operasi pasar itu tidak mungkin dilakukan terus-menerus.

Sementara kebutuhan warga akan gas melon 3 kilogram memang terpernuhi, namun hanya sesaat. “Yang dibutuhkan adalah penegakan hukum dan pengawasan oleh pemerintah melakui OPD terkait, terhadap mekanisme pendistribusian gas elpiji, apakah sudah benar,” tegas pengurus Himpunan Wiraswastawan Nasional Minyak dan Gas (Hiswanamigas) Kabupaten Kudus itu yang juga pemilik dari beberapa SPBU di Kudus dan sekitarnya. (DM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post