Asosiasi Driver Online Jateng Tanggapi Penolakan Angkutan Berbasis Aplikasi

oleh
Asosiasi Driver Online Jateng Tanggapi Penolakan Angkutan Berbasis Aplikasi
Foto: Aplikasi angkutan berbasis daring. (illustrasi)

Pati, ISKNEWS.COM – Penolakan terhadap keberadaan angkutan dan ojek berbasis daring oleh Organda Pati dan ojek pangkalan (Opang), mendapat tanggapan dari Asosiasi Driver Online (ADO) Jawa tengah. Terlebih penolakan tersebut mendapat dukungan dari DPRD Pati.

Sekretaris ADO DPD Jateng, Astrid Jovanka yang mengirim rilis kesejumlah media menyayangkan sikap tersebut. Ia menyebut, jika perkembangan teknologi tidak bisa dipungkiri termasuk sistem jasa transportasi yang beralih kesistim online.

“Mana mungkin
kita menolak zaman yang terus maju dengan segala kecanggihan digital dan milenia
yang serba cepat dan praktis seperti sekarang. Sebagai badan legislatif
harusnya beliau- beliau lebih tahu mengenai kemajuan teknologi yang terjadi disemua
sektor. Mau gak mau mereka pun harus mengikuti itu,” tulis Astrid dalam
rilisnya yang dikirim, Selasa (18-9-2018) kemarin.

TRENDING :  Dua Perangkat Desa Manjang Resmi Dilantik

Adanya angkutan maupun ojek yang semuanya berbasis aplikasi, imbuhnya, merupakan bentuk kemajuan teknologi yang juga perlu diperhatikan. Dia menilai, masih ada yang salah mengerti terkait aplikator dan pengemudi di Kabupaten Pati. Aplikator adalah Grab dan PT Gojek Indonesia, sedangkan pihaknya mengaku sebagai mitra kerja mereka yang menggunakan aplikasi untuk cari penumpang.

TRENDING :  Warga Pesisir Desa Kembang Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Atasi Abrasi

“Kecuali kita kembali ketahun batu, di mana tidak adanya kemajuan teknologi sama sekali. Gesekan dari konvensional dan online pasti akan terus terjadi. Justru itu adalah tugas dari instansi setempat untuk menjelaskan kemasyarakat Pati khususnya, bukannya malah menutup online,” tukas Astrid.

TRENDING :  Supaya Dikenal, Pedagang Pasar ini Ingin Ada Papan Nama di Pinggir Jalan

Kalau aplikasi itu dianggap illegal, imbuhnya, tentu kedua aplikasi itu tidak akan diterima di Indonesia dan tidak beroperasi hingga sekarang.

“Kalau yang diminta adalah ijin aplikator tersebut, mintalah ke aplikator salah satu yang saya sebut di atas. Tapi normalnya dan logikanya kalau Aplikator tersebut bisa beroperasional di kota kota besar lainnya, berarti aplikator tersebut tidak illegal,” tegasnya. (IN/WH)

KOMENTAR SEDULUR ISK :