Bappeda : Dana DBHCHT Bisa Untuk Pembangunan Insfratuktur Fisik

Bappeda : Dana DBHCHT Bisa Untuk Pembangunan Insfratuktur Fisik

Kudus, isknewes.com – Kabupaten Kudus kini tengah giat membangun proyek insfratuktur fisik yang jumlahnya mencapai ratusan titik. Jenis proyek yang tampaknya menjadi prioritas, adalah jembatan, jalan, saluran, drainase, trotoar dan taman. Dari pantuan isknews.com di lapangan, tidak semua proyek didanai dari anggaran APBD Kabupaten Kudus, namun ada juga yang anggarannya berasal dari dana Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pengalokasian dana DBHCHT untuk pengadaan proyek fisik ini bisa jadi menimbulkan pertanyaan masyarakat. Sudah sesuaikah dengan peruntukkannya.
Mengenai hal itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kudus, Sujatmiko, yang dihubungi isknews.com di ruang kerjanya, Jumat (11/11) , mengatakan, berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah kabupaten/kota yang menerima bagi hasil dana DBHCHT, boleh menggunakan sebesar 50 prosen dari jumlah dana DBHCHT, untuk keperluan apa saja. “Yang dimaksud apa saja, adalah untuk pembangunan insfratuktur, tetapi khusus untuk jalan, beserta bangunan pendukung, seperti trotoar, saluran, drainase, taman dan lain-lain.”
Sedangkan yang 50 prosennya lagi, ungkapnya lanjut, penggunaanya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang meliputi lima kegiatan, yakni peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau, pembinaan industri hasil tembakau, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai illegal.
Terkait dengan pengalokasian dana DBHCHT untuk pembangunan infrastruktur, dalam rangka transparansi dan menghindari double anggaran, apabila dipakai untuk SKPD, bisa ditambahkan kalimat di Bidang. Penambahan kalimat Bidang dimasukkan dalam kurung setelah nama program…. (Bidang…..) dan sesuaikan tupoksi dan kewenangan SKPD pelaksana kegiatan.
Misalnya, untuk Dinas Ketenagakerjaan sesuai tupoksi dan kewenanggannya, nama program dan kegiatannya program Pembinaan Lingkungan Sosial dapat digunakan/peruntukannya untuk kegiatan peningkatan ketrampilan ataupun pelatihan di Bidang Ketenagakerjaan atau dengan nama Program Pembinaan Lingkungan Sosial (bidang Ketenagakerjaan).

BACA JUGA :  40 Pegawai Ikuti Diklat Penyusunan Renstra

Sujatmiko menjelaskan, kewenangan Bappeda terkait dengan dana DBHCHT, adalah pada berapa jumlah SKPD yang pengadaan proyeknya diaggarkan dari dana DBHCHT. “Untuk besarnya anggaran masing-masing SKPD, wewenangya ada pada Badan Pengelola Pajak Dan Keuangan Daerah (DPPKD.” (DM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post