Bawaslu Kudus Copoti Stiker Gambar Caleg di Angkutan Umum

oleh
Suasana pelepasan stiker branding bergambar para caleg di beberapa angkutan kota yang dilepas oleh Bawaslu, satpol PP, Dinas Perhubungan dan Pengurus Organda Kudus (Foto: YM)

Kudus, ISKNEWS.COM – Menindaklanjuti peringatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kudus, beberapa pekan yang lalu tentang larangan pemasangan stiker besar bergambar calon anggota legislatif yang ditempel di kaca belakang kendaraan angkutan kota di Kudus.

Hari ini Bawaslu Kabupaten Kudus bersama dengan Dinas Perhubungan dan Satpol PP serta organisasi Angkutan Darat (Organda) Kudus, bergerak dibeberapa titik terminal angkutan di Kudus, diawali dari terminal Jethak Kaliwungu Kudus, usai dilakukan Apel rombongan bergerak untuk melakukan penertiban.

Di Terminal Jetak Kedung Dowo ini, puluhan kendaraan angkutan umum baik jenis mini bus kecil, angkutan kota warna ungu ( jurusan terminal Induk – Terminal Jetak) maupun kendaraan angkutan berjenis Bus Mini yang melalui Trayek Kudus – Jepara tak urung ikut terkena operasi penertiban ini.

TRENDING :  Bupati Kudus : Bantuan Rastra Harus Tepat Sasaran

“Kami tegaskan bahwa penempelan stiker branding calon anggota legislatif di angkutan umum tidak diperbolehkan,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus Moh. Wahibul Minan pada sambutannya saat bertemu dengan para pengemudi di terminal, Jumat (09/11/2018).

“Di dalam PKPU 23/2018 tentang Kampanye Pemilu, katanya, dijelaskan bahwa mobil yang bisa digunakan untuk kegiatan kampanye dengan menempelkan stiker branding hanya mobil pribadi berpelat hitam, dengan selain mobil pelat hitam, maka dilarang termasuk di mobil angkutan umum juga tidak diperbolehkan,” terang Minan ketua Bawaslu Kudus dua periode ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kudus, Abdul halil, yang berada di lokasi mengungkapkan bahwa penempelan stiker yang menutup seluruh kaca bagian belakang kendaraan memang berpotensi mengganggu keamanan penumpang maupun pengguna jalan.

TRENDING :  Data Indeks Bawaslu, Semua Tahapan Pemilu Potensial Miliki Kerawanan Sosial

Pemerintah sendiri, lanjut dia, telah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 55/2012 tentang Kendaraan dan Keputusan Menteri Perhubungan nomor 439/1976 yang mengatur tentang pelapis kaca kendaraan.

Stiker yang menutup seluruh areal kaca belakang kendaraan, katanya, memang berpotensi mengganggu pandangan pengemudi dan membahayakan pengendara di belakangnya. “Fokus pengendara di belakang bisa terganggu oleh gambar atau tulisan di stiker tersebut,” ujarnya.

Sementara itu Edi salah satu pengemudi angkutan tersebut mengaku, menerima, meski sebenarnya, keberadaan stiker branding caleg tersebut turut menambah pemasukan bagi sopir angkot karena mendapatkan honor sebesar Rp150 ribu. “Karena sudah diputuskan dilarang, ya silakan stiker tersebut dicopot,” ujarnya.

TRENDING :  600 Warga Peganjaran Ikuti Jalan Sehat Masal

Sementara itu secara terpisah, Ketua KPU Kabupaten Kudus Naily Syarifah menambahkan di dalam peraturan KPU memang tidak ada aturan secara khusus terkait penempelan stiker branding di angkutan umum.

“ Namun jika mengacu PKPU 23/2018 pasal 51 ayat (2) disebutkan bahwa kegiatan lain sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk mobil milik pribadi (plat hitam) atau milik pengurus partai politik yang berlogo partai politik peserta pemilu, jadi tidak boleh di pasang pada kendaraan angkutan umum,” ungkap dia. (AJ/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :