Bawaslu Petakan Kerawanan Pemilu 2019 di Kudus

oleh

Kudus, ISKNEWS.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kudus melakukan melaksanakan penyusunan indek kerawanan pemilu (IKP), 23-28 Agustus 2018. Hal ini dilakukan untuk untuk menghadapi pemilu Presiden dan Legeslatif 2019 khususnya menghadapi tahapan kampanye.

Demikian dikatakan Anggota Bawaslu Kudus Divisi Pengawasan dan Sosialisasi serta Hubungan Antar Lembaga Rif’an, Jumat (24/8/2018). Pihaknya menggandeng sejumlah pihak untuk menyusun IKP di antaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panwaslu, Kepolisian Kudus, penyelenggara pemilu lainnya dan media massa.

“Kita gandeng beberapa instansi untuk memetakan IKP agar lebih akurat berdasarkan data dan dokumen pelaksanaan pemilu terakhir yakni Pemilu 2014,” kata Rif’an melalui sambungan ponsel pribadinya.

Rif’an menambahkan, dari lima sumber data tersebut Bawaslu harus mengisi dan menyertakan dokumen dalam form yang memuat ratusan isian yang harus dijawab. Hanya saja ada beberapa hal yang lebih difokuskan dalam isian IKP Pemilu 2019 ini adalah terkait dengan kerawanan yang mungkin sangat terjadi.

TRENDING :  Pasar Online dan Krempyeng Ala FPM Kudus

“Profesionalitas penyelenggara pemilu, politik uang, akses pengawasan, partisipasi masyarakat, dan keamanan daerah,” paparnya.

Khusus untuk politik uang, pihaknya menyoroti banyaknya kabar luas pada Pilkada Kudus 2018 yang baru saja selesai dilaksanakan. Namun sayangnya dari sekian kabar politik uang, baik di warung kopi maupun di media sosial, tidak ada yang mau melaporkan hal itu kepada Bawaslu.

Sehingga dugaan politik uang yang tersebar luas di Kudus tidak bisa ditindaklanjuti pihaknya. “Kalau harapan kami harusnya ada yang melapor,” imbuhnya.

Rif’an berharap pengisian IKP pemilu 2019 ini segera selesai mengingat tahapan kampanye sudah di depan mata. Sehingga upaya pencegahan atas pelanggaran pemilu dapat dimaksimalkan sebagai pencegahan dini.

TRENDING :  Sapa Pagi ISK – “Memantaskan Diri”

Ditambahkan, penyusunan IKP 2019 juga sebagai usaha penelitan yang lebih ditekankan pada aspek pemotretan kontestasi dan partisipasi masyarakat. Dalam memaknai demokrasi sebagai tatanan politik harus diukur dalam dua dimensi. Yakni tngkat kompetisi dan oposisi yang dimungkinkan dalam tatanan politik dan tingkat partisipasi politik dari warga negara.

Nantinya, lanjut Rif’an, penyusunan IKP Pemilu 2019 ini akan berguna sebagai alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi, dan deteksi dini untuk menentukan wilayah prioritas yang diidentifikasi sebagai wilayah rawan dalam proses pemilu demokratis.

Selain itu menjadi alat untuk mengetahui dan menidentifikasi ciri, karakter, dan kategori kerawanan dari berbagai wilayah dalam pelaksanaan pemilu, serta menjadi sumber data rujukan, informasi, dan pengetahuan serta rekomendasi dalam mengambil keputusan sebagai langkah antisipasi berbagai hal yang dapat menghambat dan mengganggu proses Pemilu 2019.

TRENDING :  Alamat Bank di Kudus

“Bawaslu sebagai bagian penyelenggara pemilu perlu memastikan perhelatan kontestasi politik berjalan dengan adil dengan terpenuhinya 15 indikator terwujudnya pemilu yang demokratis,” tukasnya.

15 indikator yang dimaksud Rif’an adalah tersedianya kerangka hukum, adanya system yang jelas dalam pemilu, penetapan daerah pemilihan, hak untuk dipilih dan memilih, badan penyelenggara pemilu dijamin independen, pendaftaran pemilih dan daftar pemilih, kesetaraan akses bagi partai politik dan kandidat, kampanye pemilu yang demokratis, akses kemedia dan kebebasan berekspresi.

Selanjutnya pembiayaan dan pengeluaran, pemungutan suiara,penghitungan dan rekapitulasi suara, peranan wakil parpol dan kandidat, pemantau pemilu, kepatuhan terhadap hukum dan penegakan peraturan

KOMENTAR SEDULUR ISK :