Bawaslu Wajib Menegur ASN Yang Terlibat Pilkada

oleh

Kudus, isknews.com – Lembaga pengawas pemilu, baik di tingkat provinsi, maupun daerah, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau pun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), berkewajiban mengingatkan serta memberikan teguran terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat atau melibatkan diri dalam pilkada. Bawaslu akan menindak tegas ASN yang ketahuan melakukan hal itu.

Hal itu disampaikan oleh Sri Sumanta, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi, saat menjadi narasumber dalam acara “Focus Discussion Group” dengan tema “Pengawasan dan Partisipasi Pemilu”, Kamis (14/12/17), di Hotel Griptha, Kudus.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Panwaslu Kabupaten Kudus itu, menghadirkan sebanyak 70 orang guru Pendidikan Kewarga Negaraan (PKN) SMA/SMK/MA se Kabupaten Kudus. Nara sumber lainnya, adalah Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kesbangpol Kabupaten Kudus, Eko Dwi Jatmiko dan Ketua Panwaslu Kudus, Moh Wachibul Minan.

TRENDING :  Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pondok Pesantren Tahfidz Al Qur'an Nuruz Zahroo Di Samirejo Dawe Kudus

Maksud dan tujuan penyelenggara mengundang guru PKN, dari hasil mengikuti kegiatan tersebut, diharapkan sebagai bahan pelajaran pendidikan politik kepada anak didiknya tentang pilkada, termasuk mengarahkan kepada anak didik yang sudah mempunyai hak pilih sebagai pemilih pemula, agar menggunakan hak suaranya.

Sri Sumanta selanjutnya menerangkan, larangan dan sanksi ASN yang terlibat dalam pilkada, tertuang dalam Surat Edaran Mendagri Nomor : 273/3772/JS tertanggal 11 Oktober 2016 , tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU).
“Dalam UU tersebut diatur ketentuan: a. Ayat (1) huruf b, ditegaskan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan aparatur sipil negara. Selanjutnya pada huruf b. Ayat (1) huruf c, ditegaskan dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau lurah dan perangkat desa atau kelurahan.”

Larangan dan sanksi bagi ASN yang terlibat pilkada, lanjutnya, juga ditertera dalam Pasal 29 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menegaskan : pegawai aparatur sipil negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
Tentang aturan yang melarang ASN ikut terlibat dalam kampanye, terdapat dalam Pasal 4 angka 15 peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin pegawai negara sipil menyatakan, setiap ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
“Bawaslu akan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada ASN atau kepala desa yang ikut terlibat dalam kegiatan kampanye salah satu pasangan calon,” tegas anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi itu. (DM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :