Belum Jadwalnya, Calon Anggota Legislatif Dilarang Curi Start Kampanye Di Media Apapun

oleh
Belum Jadwalnya, Calon Anggota Legislatif Dilarang Curi Start Kampanye Di Media Apapun
Foto: Istimewa

Kudus, ISKNEWS.COM – Komisioner Panwas Kabupaten Kudus Divisi Penindakan Rifan, berharap Pemilu 2019 yang akan berlangsung sukses aman dan damai seperti pilkada serentak Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 di Kabupaten Kudus.

Apalagi dalam pemilu 2019 ini setiap warga yang masuk ke bilik suara nantinya akan diberi 5 kertas untuk memilih caleg DPRD, DPR, DPD, hingga calon presiden.

“Ada 5 pilhan yang harus tiap orang memilih 5 kertas, dan kertas itu terdiri lagi bermacam-macam partai dan bermacam-macam calon. Jadi faktor yang kira-kira dihitung itu bisa 500 faktor yang dihitung oleh Pemilu yang akan datang, DPR tingkat nasional, DPR tingkat 1, tingkat 2, kemudian DPD, baru presiden,” jelasnya.

Rifan juga meminta pendukung dan simpatisan partai politik yang terlibat dalam pemilu legislative di tahun pemilu 2019 untuk tidak mengunakan atribut dan kata-kata yang provokatif.
“Kami berharap kepada mereka melalui LO saat mengantarkan berkas perbaikan berkas bakal calon legislatif di KPU dan menyarankan agar para pendukung caleg dan calon presiden untuk tidak menggunakan atribut yang provokatif karena akan memicu ketegangan antar pendukung,” katanya, Senin (06/08/2018).

TRENDING :  Kebijakan Rujukan Berjenjang BPJS Rugikan Rumah Sakit Besar Di Kudus

Kita akui salah satu hal yang menyebabkan provokatif ialah adanya penggunaan tagar-tagar dan hastag, Karena penggunaan atribut tagar dan hastag di media social rawan menimbulkan ketegangan antar pendukung calon legislatif dan calon presiden dalam tahun politik 2018-2019
“Seperti jelang Pilpres tagar- tagardukungan dari beberapa belah pihak seharusnya tidak boleh menggunakananya, karena akan memicu provakatif dan keributan antar pendukung,” ujarnya.

TRENDING :  Kuota Terbatas Daftar Tunggu Haji Capai 20 Tahun

Bawaslu atau panwas akan memberikan peringatan jika terjadi provokatif. Hal ini agar proses pencalegan dan pencalonan bisa berjalan lancar.
Seperti diketahui akhir-akhir ini di ranah media social telah muncul tagar-tagar dukungan kepada calon presiden, meski mereka belum mendaftar resmi sebagai calon presiden yang akan berkontestasi pada Pilpres 2019 diantaranya tagar #jokowiduaperiode, atau juga #2019gantipresiden.

“ Panwas akan memberikan peringatan kalau ada parpol memberikan hal-hal yang menimbulkan provokatif, karena untuk menjaga agar suasana aman , kondusif dan lancar,” ujar Rifan.
Sementara itu kepada Bacalon DPRD, DPR Provinsi, DPR RI dan DPD RI untuk Jangan buru buru berkampanye dahulu karena ada sangsinya, tahapan Kampanye, dilaksanakan mulai tanggal 23 September 2018 hingga 13 April 2019.

“Belum masa jadwalnya, calon anggota legislatif dilarang mencuri start Kampanye dengan media apapun termasuk di media social, karena semua kegiatan yang mengandung unsur citradiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 35 UU No. 7/2017, dilarang (tidak diperbolehlan) sebelum masa kampanye,” jelasnya.

TRENDING :  Jalin Kerukunan, Penyuluh Agama di Kudus Silaturrahmi dengan Umat Budha

Partai politik dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik, dengan metode Pemasangan bendera partai politik dan nomor urutnya dengan mendasarkan pada kebijakan pemerintah daerah, Pertemuan internal partai politik dengan pemberitahuan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.

“Setiap orang atau pihak lain dilarang melakukan pemasangan alat peraga yang meyakinkan orang dengan visi, misi dan program kepartaian serta memuat lambang partai, nomor urut partai dan atau daerah pemilihan,” pungkasnya. (AJ/WH)

KOMENTAR SEDULUR ISK :