Bengkok Hanya Untuk Perangkat

Bengkok Hanya Untuk Perangkat

Blora, isknews.com (Lintas Blora) – Polemik penarikan bengkok Sekretaris Desa (Sekdes), masih berlanjut. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, menyatakan jika tanah bengkok itu hanya diberikan kepada perangkat desa dan bukan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kabag Humas Dan Protokol Pemkab Blora, Ahmad Nur Hidayat, menampik jika Pemkab berlaku diskriminatif kepada Sekdes. Bengkok tersebut ditarik, kata dia, karena Sekdes telah berstatus sebagai PNS. Jika bukan PNS maka tanah bengkok tersebut tidak ditarik.

TRENDING :  Sinergitas Dan Kerjasama Merupakan Faktor Utama Dalam Ciptakan Kamtibmas

Sebab, menurut dia, PNS dilingkungan Pemkab Blora sudah mendapat tunjangan dan bayaran dari Pemerintah. Jika suatu saat PNS tersebut memiliki kinerja bagus, lanjut dia, maka bisa saja Sekdes tersebut bisa diangkat oleh Pemkab dan dinaikkan statusnya.

Kondisi berbeda dengan perangkat desa, yang hanya mendapat gaji dari desa dan tanah bengkok. “Jadi kalau bengkok itu hanya untuk perangkat desa saja bukan untuk PNS,” tandasnya.

TRENDING :  SPBU Cepu Peringati Hari Kartini, Berbusana Adat Hingga Beri Hadiah Pelanggan Wanita

UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Terutama, pasal 77 ayat (1) yang menjadi landasan para sekdes menolak SE, menurut dia, itu bukanlah untuk Sekdes yang berstatus PNS. Yang sabenarnya undang-undang itu hanya untuk perangkat desa. “Sehingga kalau Sekdes PNS meminta tanah bengkok itu dikembalikan ya salah,” ujarnya.
Sebagaimana diberitakan, Forum Sekertarias Desa Indonesia (Forsekdesi) Kabupaten Blora menilai perbub yang menjadi dasar penarikan bengkok tersebut diskriminatif dan melanggar amanah undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 77 (1).
“Kita tidak setuju, sebatas mengacu pada perbub 4 tahun 2016, padahal perbub itu cacat hukum dan bertentangan dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,” Kata Sutisno, Ketua Forsekdesi. (as)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post

Post Comment

*