Bisa Dipidana Pengusaha Yang Tidak Sediakan Peralatan K3

Bisa Dipidana Pengusaha Yang Tidak Sediakan Peralatan K3

Kudus, isknews.com – Kepedulian terhadap Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) oleh sebagian pelaku usaha di bidang kontruksi terhadap pekerjanya, bisa dikatakan masih rendah. Hal itu terbukti dengan masih ditemukannya pekerja lapangan yang tidak mengenakan perlengkapan K3. Padahal sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, pengurus atau kontraktor yang tidak menyediakan peralatan K3, merupakan bentuk pelanggaran yang bisa dikenakan sanksi pidana.

Kepala BIdang (Kabid) Hubungan Industrial (HI) Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi (Disperinnakertrans Kop dan UMKM) Kabupaten Kudus, Ansori, yang dihubungi isknews.com, Rabu (23/08), di ruang kerjanya, mengatakan hal itu. Menurut dia, terkait dengan kondisi di atas, pihaknya sudah sering kali mengingatkan dan memberikan pengarahan kepada para kontraktor, agar memberikan peralatan K3 kepada pekerjanya. Namun hasilnya belum bisa seperti yang diharapkan. Hal itu karena Disnakertrans Kabupaten Kudus hanya bisa melakukan pembinaan, karena yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan, adalah Disnakertrans Propinsi Jawa Tengah. “Kalau terjadi pelanggaran K3, kami tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengambil tindakan.”

TRENDING :  Harmono Sekretaris BNP2TKI, 90% TKI Bermasalah Karena Non Prosedural

Dia selanjutnya mengungkapkan, kebijakan pemeritah mengenai K3 itu, diatur dalam Undang Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomer 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja. Dalam UU itu antara lain menyebutkan, a, setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional; b. bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya.

Lebih jelas lagi disebutkan pada Bab IX UU tersebut, tentang Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja (pasal 13), barangsiapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.

TRENDING :  Launcing Bingkisan Satu Abad Al-Mubarok Qudsiyyah Persembahkan Syair Kemerdekaan

Kemudian pada Bab X, tentang Kewajiban Pengurus (pemilik usaha), (pasal 14), pengurus diwajibkan : a. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undangundang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja; b. Memasang … PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA – 11 – b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli Keselamatan Kerja; c. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

TRENDING :  Edaran Pengaturan Jam Masuk kerja Dikirim Pekan ini

Selanjutnya pada Bab XI, tentang ketentuan-ketentuan dan penutup (pasal 15), disebutkan, (1) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. (2) Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). (3) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran. (DM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post