Bisa Dipidana Pengusaha Yang Tidak Sediakan Peralatan K3

by

Kudus, isknews.com – Kepedulian terhadap Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) oleh sebagian pelaku usaha di bidang kontruksi terhadap pekerjanya, bisa dikatakan masih rendah. Hal itu terbukti dengan masih ditemukannya pekerja lapangan yang tidak mengenakan perlengkapan K3. Padahal sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, pengurus atau kontraktor yang tidak menyediakan peralatan K3, merupakan bentuk pelanggaran yang bisa dikenakan sanksi pidana.

TRENDING :  Buruh Pati Kecewa Dengan Kenaikan 11 Persen UMK

Kepala BIdang (Kabid) Hubungan Industrial (HI) Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi (Disperinnakertrans Kop dan UMKM) Kabupaten Kudus, Ansori, yang dihubungi isknews.com, Rabu (23/08), di ruang kerjanya, mengatakan hal itu. Menurut dia, terkait dengan kondisi di atas, pihaknya sudah sering kali mengingatkan dan memberikan pengarahan kepada para kontraktor, agar memberikan peralatan K3 kepada pekerjanya. Namun hasilnya belum bisa seperti yang diharapkan. Hal itu karena Disnakertrans Kabupaten Kudus hanya bisa melakukan pembinaan, karena yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan, adalah Disnakertrans Propinsi Jawa Tengah. “Kalau terjadi pelanggaran K3, kami tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengambil tindakan.”

Dia selanjutnya mengungkapkan, kebijakan pemeritah mengenai K3 itu, diatur dalam Undang Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomer 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja. Dalam UU itu antara lain menyebutkan, a, setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional; b. bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya.

TRENDING :  Warga Desa Gemulung Minta PT. HWI Patuhi Perdes
KOMENTAR SEDULUR ISK :