BP2DK DPRD Jepara : Perda Harus Efektif

oleh
BP2DK DPRD Jepara : Perda Harus Efektif
Foto: Istimewa

Jepara, ISKNEWS.COM – Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten (BP2DK) DPRD Jepara memiliki andil besar dalam menentukan peraturan daerah (perda) yang akan ditetapkan di Kabupaten Jepara. Hal ini lantaran wewenang dan tugas yang diamanatkan kepada BP2DK dalam penyusunan program legislasi daerah (prolegda) setiap tahunnya. Dalam penyusunannya, BP2DK berupaya mengotimalkan perda-perda yang efektif yang dimasukkan dalam prolegda tersebut.

Ketua BP2DK DPRD Jepara H. Yuni Sulistyo, SH mengungkapkan setidaknya ada tiga tolak ukur perda yang dianggap efektif. Ketiga tola ukur tersebut yakni perda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya, isi perda bisia mengana sesuai dengan tujuannya serta sejauh mana perda tersebut ditaati dalam pelaksanaannya.

TRENDING :  Rancangan KUA-PPAS Tahun 2019 Diserahkan ke Dewan

Hal ini menjadi salah satu wawasan baru yang diterima oleh BP2DK DPRD Jepara saat melakukan audiensi ke DPR RI beberapa waktu lalu. Dalam audiensi yang diterima oleh Kabag Sekretariat Banleg DPR RI Widiharto, SH, MH itu, disampaikan bahwa apabila ada perda yang sudah berlaku kemudian ada peraturan perundangan diatasnya yang isinya tidak sesuai dengan perda, maka harus dilakukan penyesuaian di pasal-pasal yang tidak sesuai tersebut. Apabila sangat urgen tetapi belum masuk ke program pembentukan perda, kata Yuni, maka harus segera merubah program pembentukan perdanya terlebih dahulu.

TRENDING :  May Day, Ribuan Buruh di Jepara Turun Ke Jalan

Selain itu, lanjut Yuni, peraturan hokum tidak boleh berlaku surut. Apabila peraturan tersebut berlaku surut maka pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung agar terjadi keadilan walaupun dari segi materiil belum tentu menguntungkan.

Lebih lanjut Yuni menjelaskan, setelah diundangkannya UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemeirntah Daerah, kewenangan kabupaten untuk mengelola pantai, pertambnagan dan sumberdaya alam lainnya memang berakih ke propinsi sehingga kewenangan kabupaten yang bersifat otonom terkurangi. Sehingga apabila pemerintah daerah ingin mengatur muatan local untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maupun untuk pemberdayaan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya. Apabila bertentangan, ranperda tersebut bisa dibatalkan melalui uji ranperda.

TRENDING :  Pemkab Jepara Komitmen Kembangkan Pariwisata

Yuni menambahkan, mekanisme pembentukan perda di Jepara harus disesuaiakn dengan UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Perda Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Perda. (ZA/WH)

KOMENTAR SEDULUR ISK :