BP2DK DPRD Jepara : Perda Harus Efektif

by
BP2DK DPRD Jepara : Perda Harus Efektif isknews
Foto: Istimewa

Selain itu, lanjut Yuni, peraturan hokum tidak boleh berlaku surut. Apabila peraturan tersebut berlaku surut maka pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung agar terjadi keadilan walaupun dari segi materiil belum tentu menguntungkan.

TRENDING :  Berjalan Kaki 28 KM, Dua Warga Srikandang ini Temui Marzuqi

Lebih lanjut Yuni menjelaskan, setelah diundangkannya UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemeirntah Daerah, kewenangan kabupaten untuk mengelola pantai, pertambnagan dan sumberdaya alam lainnya memang berakih ke propinsi sehingga kewenangan kabupaten yang bersifat otonom terkurangi. Sehingga apabila pemerintah daerah ingin mengatur muatan local untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maupun untuk pemberdayaan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya. Apabila bertentangan, ranperda tersebut bisa dibatalkan melalui uji ranperda.

Yuni menambahkan, mekanisme pembentukan perda di Jepara harus disesuaiakn dengan UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Perda Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Perda. (ZA/WH)

TRENDING :  Sekda Minta Camat Intensifkan Penagihan PBB

KOMENTAR SEDULUR ISK :