BPJS Kesehatan Kini Tak Menanggung Penyakit Akibat Kerja Dan Kecelakaan Kerja

oleh

Kudus, isknews.com – Kecelakaan kerja (KK) dan penyakit akibat kerja (PAK) kini bukan lagi menjadi  tanggungan BPJS Kesehatan, Hal itu terungkap pada rapat  koordinasi bersama Badan Penyelenggara Jaminan, BPJS Kesehatan cabang Kudus beberapa waku lalu. Disebutkannya bahwa kecelakaan kerja (KK) dan penyakit akibat kerja (PAK) bukan tanggungan dari BPJS Kesehatan, melainkan kewenangan dari Badan Penyelenggara Jaminan lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus, melalui Kabid Penjamin Manfaat Rujukan, Tri Wahyu Ernawati yang mengungkapkan sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018, menyatakan bahwa kecelakaan kerja (KK) dan penyakit akibat kerja (PAK) bukan tanggungan dari BPJS Kesehatan, melainkan kewenangan dari Badan Penyelenggara Jaminan lainnya. Seperti, Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaan, Taspen dan Asabri.

TRENDING :  Peringatan Hari AIDS sedunia di Simpang Tujuh Kudus

Kabid Penjamin Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Kudus Tri Wahyu Ernawati saat menyampaikan bahwa KK dan PAK bukan tanggungan BPJS Kesehatan dihadapan badan penyelenggara jaminan (Foto: istimewa)

“Jika dahulu, BPJS Kesehatan hadir sebagai penjamin kasus KK dan PAK sebelum badan penyelenggara jaminan lainnya memerikan jaminan. Namun kini, hal tersebut tidak berlaku lagi. Kasus KK maupun PAK yang ditangani Rumah Sakit (RS) maupun Fasilitas Kesehatan (Faskes) Pratama bisa langsung dilaporkan dan klaimkan badan terkait,” jelasnya.

Diutarakannya, kasus kecelakaan lalu lintas untuk penjaminan bisa ke PT Jasa Raharja. Lalu kasus penyakit akibat kerja bisa ke BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen dan Asabri. Diterangkannya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 tahun 2018 yang telah diundangkan tanggal 28 Oktober 2018 merupakan pedoman dalam pelaksanaan koordinasi antar pemberi manfaat Pelayanan tersebut di atas.

TRENDING :  Pemkab Berencana Pantau Langsung Peredaran Mie Mengandung Minyak Babi

Secara teknis, dia menjelaskan bahwa pada prinsipnya penjaminan kasus kecelakaan lalu lintas oleh PT jasa Raharja didasarkan pada terbitnya laporan dari kepolisian. Menurutnya, untuk saat ini, sinergi antara BPJS Kesehatan dan PT Jasa Raharja sudah terkoneksi dengan aplikasi V Claim di masing-masing RS.

Dimana BPJS Kesehatan akan bertindak sebagai penjamin kedua dari kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan catatan jika kasus tersebut telah dijamin dan telah melampaui plafon dari Jasa Raharja.

“Untuk semua kasus kecelakaan lalu lintas akan diterbitkan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dan memberikan centang pada checklist di Aplikasi V Claim. Sehingga dapat segera di tindaklanjuti oleh PT Jasaraharja,” ujarnya.

TRENDING :  Saka Bakti Husada Kudus Ikut Galakkan Minum Tablet Tambah Darah

Menurutnya, saat ini masih ada beberapa kendala di system yang mengakibatkan  kasus kecelakaan lalu lintas tidak bisa ditindak lanjuti oleh PT Jasa Raharja maupun oleh BPJS Kesehatan. Sebagai solusinya, dia berharap untuk dapat dilakukan rekon data kecelakaan lalu lintas antara BPJS Kesehatan dan PT Jasa Raharja.

Adapun alur penjaminan kasus kecelakaan kerja di rumah sakit. Dimulai dari laporan karyawan ke Personalia peeusahaan, untuk kemudian membuat laporan ke BPJS Ketenagakerjaan. Setelah itu, dari BPJS kenagakerjaan akan melakukan pengambilan kelengkapan data ke rumah sakit. Dimana maksimal investigasi kasus 3×24 jam.

“Kami mohon kerjasamanya dari pihak Kepolisian dan Rumah Sakit, untuk bisa teliti dan selektif dalam mengidentifikasi sebuah kasus. Agar klaim kasus yang ada, bisa masuk sesuai dengan kewenangannya,” pungkas dia. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :