Bupati Dalam Rapat Paripurna DPRD : Belanja Pegawai Alami peningkatan Rp 25 Miliar lebijh

Bupati Dalam Rapat Paripurna DPRD : Belanja Pegawai Alami peningkatan Rp 25 Miliar lebijh

KUDUS, isknwes.com – Bupati Kudus H Musthofa, menyampaikan penjelasan nota keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kudus TA 2016, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus, Jumat (22/7). Hadir dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Masan yang didmapingi para wakil ketua, unsur Forkompinda, Kepala SKPD, kepala pemerintahan tingkat kecamatan dan desa, serta semya anggota dewan sebanyak 44 orang.

Dalam paparannya, Bupati menjelaskan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran (TA) 2016 yang sudah disusun berdasarkan Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Bupati Kudus dan Ketua DPRD Kabupaten Kudus, tentang Kebijakan Umum Anggaramn Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2016.

BACA JUGA :  Tuduhan Skenario Mempercepat Rapat Banggar DPRD, "Dia Sering Bolos Sidang, Bagaimana Bisa Menilai Begitu?"

Perubahan APBD Kabupaten Kudus TA 2016 dilakukan kerena adanya perubahan asumsi dari perkembangan riil pada anggaran berjalan, antara lain, pendapatan daerah yang meliputi PAD, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah yang diprediksi mengalami kenaikan, realisasi belanja gaji pegawai menyeseuaikan gaji, pangkat, mutasi dan pensiun sampai dengan Juli, accress gaji yang semula 2,5% disesuaikan menjadi 1%.

“Dari sisi pembiayaan, hasil perhutungan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) TA 2015, setelah diaudit BPK, adalah sebesar Rp 446.159.668.000, termasuk SiLPA RSUD dr Lukmonohadi, DAK 2015, dana cukai, pajak rokok dan lain-lain,” tegas Bupati.

Diuraikan selanjutnya, disamping Pendapatan Daerah yang mengalami peningkatan, Belanja Deerah yang terdiri Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, juga mengalami peningkatan sebasar Rp 515.296.781.000, atau terjadi kenaikan dari yang semula dianggarkan Rp 1.922.732.239.000, menjadi Rp 2.438.029.020.000. Untuk Belanja Tidak Langsung, mengalami kenaikan Rp 49.263.182.000, yakni dari semula yang dianggarkan Rp 1.132.189.3221.000, menjadi Rp 1.181.452.503.000. Sedangkan Belanja Langsung yang semula dianggarkan RFp 790.542.918.000, meningkat sebesar Rp 466.033.599.000, atau menjadi sebesar Rp 1.256.576.517.000.

BACA JUGA :  Rapat Paripurna DPRD Kudus

Mengenai perubahan pada komponen Belanja Tidak Langsung, secara garis besar dijelaskan, Belanja Pegawai mengalami peningkatan sebesar Rp 25.761.672.000, karena untuk menampung tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru PNS yang berasal darti DAK dan non fisik. Belanja Hibah mengalami peningkatan sebesar Rp 17.136.330.000 (digunakan untuk pendampingan BPS SD-SMP, peningkatan kesejahteraan guru wiyata bakti peningkatan kualitas guru). “Belanja Bantuan Sosial juga mengalami peningkatan, sebesar Rp 2.768.732.000 yang penggunaannya antara lain untuk tambahan santunan bea siswa mahasiswa kurang mampu, santunan kematian dan runah tidak layak huni.” (DM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post