Bupati dan Wakil Bupati Kudus Dilarang Korupsi dan Jual Beli Jabatan

oleh
Bupati dan Wakil Bupati Kudus Dilarang Korupsi dan Jual Beli Jabatan
Foto: Lima pasangan calon bupati dan wakil bupati Kudus saat melaksanakan debat terbuka kedua di Hotel Griptha Kudus, Selasa (19/06/2018). (Mukhlisin/ISKNEWS.COM)

Kudus, ISKNEWS.COM – Debat terbuka kedua Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018, telah selesai dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus, di Hotel Griptha Kudus Selasa (19/06/2018). Lima pasangan calon (paslon) saling beradu visi dan misi untuk merebut simpati masyarakat calon pemilih.

Debat semakin seru dengan sorak sorai para pendukung masing-masing paslon, yang membuat suasana di dalam ruangan debat menjadi riuh karena setiap jeda diaelingi adu yel-yel untuk menyemangati jagoan mereka.

Dari beberapa sesi yang disajikan, yang paling mendapatkan perhatian dari para pendukung adalah saat paslon nomor urut satu Masan-Noor Yasin (An-Noor) saling menanggapi dengan paslon nomor urut 5 Tamzil-Hartopo (TOP).

Sorak sorai seisi ruangan pecah ketika cabup Masan mengambil nomor undian dan mendapatkan nomor urut 5, yang artinya paslon yang akan menanggapi pernyataan paslon An-Noor adalah paslon TOP.

TRENDING :  Perwakilan Manajemen PT Soloroda Hadiri Undangan Kejaksaan Kudus

Dalam sesi itu moderator Inna Izawa membacakan pertanyaan, penyelenggaraan pemerintahan telah mengalami pergeseran paradigma yaitu dari rule government menjadi good governance. Bagaiamana program agar di Kudus bisa terwujud pemerintahan yang good governance?

Menurut Masan untuk menjadi pemerintahan yang good governance, sebagai penyelenggara pemerintahan wajib hukumnya bisa menjadi contoh. “Pemimpin harus bisa menjadi suri tauladan. Kalau bupatinya korupsi bagaimana dengan bawahannya?,” tuturnya.

Masan menambahkan, sebagai perwujudan Kabupaten Kudus yang bersih harus diawali dari pemimpinnya yang bebas dari korupsi. “Kalau sampai pemimpinnya tidak bisa bebas dari korupsi tentu tidak akan mewujudkan pemerintahan yang good governance,” ujarnya.

Senada Cawabup Noor Yasin pun mengamini apa yang dikatakan pasangannya itu Menurutnya pada dasarnya pemerintah adalah pelayan masyarakat. “Jadi harus bebas dari korupsi,” katanya.

TRENDING :  Panen Hadiah Simpedes Periode I, BRI Cabang Kudus Gelontorkan Rp635 Juta

Pada dasarnya, lanjut Yasin, aparatur pemerintahan adalah pelayan masyarakat. Untuk menghindarkan penmyelenggara pemerintahan bebas dari korupsi adalah dengan cara meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Ketika kesejahteraan sudah meningkat tentu tidak akan terjadi korupsi. Kami yakin akan dapat menjalankan hal itu dan menyajikan pelayanan yang mudah, murah dan cepat,” tandasnya.

Cabup Tamzil menanggapi pernyataan paslon nomor urut satu mengatakan, pernyataan paslon An-Noor tentang penyelenggaraan pemerintahan yang good governance hanya spontanitas. Sebab hal itu tidak ada dalam visi misi empat pilar yang disampaikan.

Menurutnya, perlu perbaikan program agar benar-benar mewujudkan pemerintahan yang good governance. Dia sepakat dengan An-Noor bahwa kesejahteraan aparatur pemerintahan harus ditingkatkan, supaya dapat terselenggara pemerintahan yang transparan.

“Termasuk tidak boleh ada yang namanya jual beli jabatan,” tukasnya.

TRENDING :  Final Smasa Cup 2018 Tingkat Jateng Berakhir, Ini Daftar Juaranya

Menjawab pernyataan tersebut Masan menuturkan, di dalam proses pemerintahan pihaknya yang selama ini menjadi bagian dalam pemerintahan di Kudus selama ini selalu menjalankan dengan baik.

Bahkan dirinya yang telah menjadi anggota DPRD Kudus selama sembilan tahun dan menjabat sebagai Ketua DPRD pada periode 2014-2019 itu sudah terbukti melayani masyarakat denganbaik.

Bersama pasangannya yang juga menjabat terakhir sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus juga sudah terbukti amanah, karena tidak pernah tersandung masalah korupsi ataupun jual beli jabatan seperti yang disampiakan paslon TOP.

“Kami memberikan contoh kepada masyarakat. Kami tidak ingin memberikan angin surga kepada masyararakat, sebab apa yang kami berikan adalah politik yang baik dan melayani masyarakat secara transparan,” pungkas Masan. (MK/WH)

KOMENTAR SEDULUR ISK :