Bupati Kudus: Pejabat Harus Kekinian Membuka Informasi Publik

by

Melek IT dan Layani Masyarakat Secara Online

SEMARANG-Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance). Yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparasi, dan  partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik.

bupati17
Bupati Kudus H.Musthofa,Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Didik Sugiarto,Tim penilai terdiri dari Komisioner KIP Provinsi Jateng Handoko Agung S, Kepala Biro Humas Setda Prov Jateng Drs Sinoeng N Rachmadi MM, serta akademisi dari Untag Dr Retno Mawarini
Ditambah lagi dengan modernisasi teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat.
Dengan kondisi ini, pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan infomasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja bahkan kapan saja.
Terlebih dengan adanya UU 14/2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka pemerintah diamanatkan untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Hal itu dikemukakan Bupati Kudus H.Musthofa di Kampus Untag Semarang.
Bupati Kudus H. Musthofa sebagai kepala daerah dan penanggung jawab pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) didampingi ketua PPID (Kadishubkominfo) memaparkan keterbukaan informasi publik. Paparan ini disampaikannya di hadapan tim penilai pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah di kampus Untag Semarang, Kamis (3/11).

KOMENTAR SEDULUR ISK :