SEMARANG-Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance). Yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparasi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik.
Bupati Kudus H.Musthofa,Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Didik Sugiarto,Tim penilai terdiri dari Komisioner KIP Provinsi Jateng Handoko Agung S, Kepala Biro Humas Setda Prov Jateng Drs Sinoeng N Rachmadi MM, serta akademisi dari Untag Dr Retno Mawarini
Ditambah lagi dengan modernisasi teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat.
Dengan kondisi ini, pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan infomasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja bahkan kapan saja.
Terlebih dengan adanya UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka pemerintah diamanatkan untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Hal itu dikemukakan Bupati Kudus H.Musthofa di Kampus Untag Semarang.
Bupati Kudus H. Musthofa sebagai kepala daerah dan penanggung jawab pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) didampingi ketua PPID (Kadishubkominfo) memaparkan keterbukaan informasi publik. Paparan ini disampaikannya di hadapan tim penilai pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah di kampus Untag Semarang, Kamis (3/11).
Bupati Kudus,H.Musthofa diskusi dengan mahasiswa
Tim penilai terdiri dari Komisioner KIP Provinsi Jateng Handoko Agung S, Kepala Biro Humas Setda Prov Jateng Drs Sinoeng N Rachmadi MM, serta akademisi dari Untag Dr Retno Mawarini. Bupati yang sudah lebih dari delapan tahun memimpin Kudus ini mengharapkan semua pejabatnya kekinian.
“Saya ingin semua pejabat kekinian. Yang paham IT dan bisa melayani semua keluhan serta memberikan informasi untuk masyarakat secara online,” harap Bupati.
Bupati menambahkan bahwa di Kudus dirinya menerapkan cyber city. Sehingga masyarakat bisa secara luas mengetahui dan memberikan masukan serta penilaian terhadap kinerja bupati dan aparatnya.
“Hidup ini seperti dalam akuarium, tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Publik bisa melihat semuanya,” imbuh bupati yang kini menyelesaikan program S3 Doktoral Ilmu Sosial Undip ini.
Untuk itulah, dirinya kini menggagas aplikasi berbasis android yang sangat mudah digunakan oleh semua kalangan masyarakat.
“Dengan aplikasi menara (menjaga amanah rakyat) ini, tidak ada satu pun yang tidak bisa diakses. Selain itu, masyarakat bisa memberikan penilaian semua kinerja SKPD,” tegas Ketua Pembina Forum UMKM Jawa Tengah.
Sehingga, dengan penerapan aplikasi ini, dirinya bisa memberikan penilaian secara objektif. Karena hanya dengan melihat rekap/catatan respon dari masyarakat terhadap semua hal yang terkait dengan kinerja SKPD.
Masyarakat secara terbuka bisa memberikan peringkat kepuasan dengan memberikan masukan pada sistem tersebut. Inilah yang akan dijadikan dasar penilaian kinerja yang berimbas pada nominal TPP yang diterima pegawai. Diharapkan apa yang sudah dilakukan itu, bisa menginspirasi daerah lain di Indonesia.
Mendengar paparan terbuka ini, Kabiro Humas Pemprov Jateng Sinoeng mengapresiasi keterbukaan informasi yang digagas Bupati Kudus. Bahkan dirinya memberikan apresiasi karena secara pribadi, Bupati Kudus hadir dalam acara tersebut tidak mewakilkan SKPD nya.(Adv)
