Bupati Pati : Inspektorat Untuk Tidak Menerima Gratifikasi

by

Pati, isknews.com (Lintas Pati) – Besarnya anggaran Dana Desa (DD) dan Bantuan Opersional Sekolah (BOS) akan menjadi salah satu fokus utama pengawasan Inspektorat Pati. Sehingga, penggunaannya bisa tepat guna.

“Contohnya DD anggaranya kan besar, sedangkan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) ada yang belum sepenuhnya menguasai, meskipun sementara ini masih aman-aman saja,” terang Kepala Inspektorat Pati, Sumarsono Hadi di Gedung Baru Sekda.

TRENDING :  LPKKP Gelar Audensi Dengan BPN Kabupaten Pati, Bahas Soal Polemik Program PTSL

Sementara BOS, pihaknya mengaku seringkali mendapati adanya kesalahan administrasi. Misalnya, ada pembelian barang namun belum dicatatkan di aset.

“Kasus seperti itu segera kami minta agar dicatatkan sehingga tidak sampai terjadi penyimpangan,” jelasnya.

TRENDING :  Raih Leadership Award 2017, Mendagri: Bupati Kudus Bapak UMKM dan Koperasi

Sementara itu, Bupati Pati, Haryanto mengatakan, supaya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), terlebih inspektorat untuk tidak menerima gratifikasi. Sudah seharusnya penegak pengawasan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberi contoh yang baik.

“Dari pengalaman pendidikan di komisi pemberantasan korupsi (KPK) memang jelas disebutkan jika gratifikasi tidak diperbolehkan,” katanya.

TRENDING :  Mentan Bersama Bupati Pati Panen Raya di Desa Wotan

Ditambahkan, pengawan dan langkah pengendalian mutlak diberlakukan, sehingga para pegawai dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Misalnya mencukupi kebutuhan operasional dan meningkatkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

KOMENTAR SEDULUR ISK :