Bupati Tamzil Wacanakan “Trans Kudus” Gantikan Angkot

oleh
Bupati Kudus HM Tamzil saat mengunjungi Terminal Induk Jati Kudus dan sedang berdialog dengan salah seorang penumpang Angkot Kudus (Foto: YM)

Kudus, isknews.com – Trans Kudus adalah semacam armada angkutan umum masal modern berbasis mass rapid transport seperti yang ada di kota-kota besar, sebuah kendaraan umum jenis Bus seperti Trans Jakarta atau Trans semarang.

Hal itu disampaikan oleh bupati yang baru 100 hari memimpin kabupaten Kudus dalam rangkaian kunjungan ke berbagai tempat, usai menggunjungi Kudus Trade Center, Tamzil melakukan kunjungan ke Terminal Induk Kudus, di Terminal yang kini dikelola oleh Pemerintah Pusat itu bupati sempat meninjau terminal angkot dan berbincang dengan beberapa sopir angkot yang sedang menunggu penumpang di terminal tersebut, Rabu (02/02/2018).

Bupati mewacanakan bahwa warga Kudus sudah saatnya memiliki moda transportasi Trans Kudus, seperti yang ada di Kota-kota besar lainnya.

“Angkot sudah satnya harus naik kelas, karena penumpang perlu transportasi yang nyaman ada AC nya, nanti kita naikkan statusnya tidak lagi dengan angkot, tapi dengan Trans Kudus,” ujar bupati.

TRENDING :  Seorang Pemuda Bunuh Diri "Jegur" Sumur

Trans Kudus dimaksudkan sebagai layanan angkutan massal berbasis BRT (Bus Rapid Transit) yang beroperasi di Kudus. Di kota besar layanan ini dioperasikan guna mengurai kemacetan serta untuk mengakomodir para penglaju menuju suatu tempat.

“Nanti kita rencanakan juga aksesibilitas yang mengharuskan pengguna jasa menggunakan shelter (halte) khusus, serta armadanya, nanti kita subsidi entah bahan bakarnya atau apa nanti kita kaji,” katanya.

Selain mewacanakan Trans Kudus, dalam kunjungan bupati ke Terminal Induk Jati, Bupati memerintahkan jajarannya untuk mengajukan surat permohonan pengelolaan Terminal Induk Jati Kudus yang sebelumnya diambil alih Pemerintah Pusat.

“Apalagi ini kan tanah statusnya milik  pemerintah desa setempat, jadi kami akan mencoba bersurat kepada Pemerintah Pusat terkait keinginan Pemkab Kudus untuk mengelola kembali terminal tersebut, status tanahnya juga tidak jelas karena bukan tanah pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat, melainkan milik Desa,” ujar Tamzil.

TRENDING :  Pabrik Kayu Lapis Jokowi Terbakar

Bahkan, kata dia, pemerintah desa setempat informasinya baru menerima pembayaran sewa untuk 2016, sedangkan tahun berikutnya kabarnya belum menerima.  Jika usulan meminta kembali pengelolaan terminal disetujui pusat, Pemkab Kudus berencana menambah fasilitas pendukung terminal.

“Cita-cita kami, Terminal Induk Jati Kudus bisa menyerupai Terminal Blok M Jakarta, nantinya, juga akan disediakan “rest area” serta fasilitas pendukung lainnya yang lebih memadai,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Terminal Induk Jati Kudus Suwarno mengakui ketika diambil alih daerah memang pemasukkannya masih bisa diandalkan. Apalagi, kata dia, dalam setahun pemasukannya dari retribusi bisa mencapai ratusan juta.

“Jumlah bus yang masuk ke terminal rata-rata per hari bisa mencapai 110 bus lebih yang didominasi antarkota antarpropinsi (AKAP). Penumpang yang naik bus di terminal juga masih banyak, terutama pada pagi dan sore hari,” terangnya.

TRENDING :  Korsleting Listrik Picu Kebakaran Rumah Di Gondoriyo

Terkait wacana untuk dikelola kembali Pemkab Kudus, kata dia, secara aturan memang tidak memungkinkan karena Kementerian Perhubungan sendiri justru meningkatkan nilai sewanya kepada Pemerintah Desa Jati Wetan.

“Jika sebelumnya hanya Rp50-an juta per tahun, saat ini naik menjadi Rp100-an juta per tahunnya, bahkan Kementerian Perhubungan juga berniat membeli tanah tersebut, jika memang pemerintah desanya berkeinginan melepasnya,” ujarnya.

Pemasukan lain selain retribusi bus masuk terminal untuk bus antarkota antarpropinsi (AKAP) Rp2.000 dan bus antarkota dalam propinsi (AKDP) Rp1.500, pemasukan juga bisa diperdari sewa kios dan parkir di kawasan terminal. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :