Buruh Dan Karyawan IHT Kudus Miliki Peran Central Dalam Perolehan Pendapatan Cukai

by

Kudus, isknews.com – Pendapatan cukai tentu saja tidak lepas dari jerih payah para karyawan/buruh. Setiap hari sejak subuh para buruh/karyawan sudah berangkat kerja menuju brak-brak rokok untuk membuat lintingan batang per batang. Karena itu, pemerintah daerah perlu memperjuangkan konsep regulasi teknis untuk memikirkan nasib buruh/karyawan.

Jika dilihat dari tingkat kesejahteraan, kehidupan para buruh tentu masih belum seluruhnya layak. Pendapatannya masih berkisar pada angka upah minimum kabupaten (UMK), yang untuk Kudus sendiri UMK pada 2014 sebesar Rp 1.380.000.-
Jika dibandingkan dengan pendapatan dari pegawai negeri sipil (PNS) yang jam kerjanya relatif lebih santai dan pendek tentu masih jauh. Ini karena PNS golongan 2 saja pendapatan rata-rata di atas Rp 2 juta.

Karena itu, pemerintah kabupaten perlu memprioritaskan nasib para buruh dalam regulasi di tingkat teknis dalam pengelolaan dana bagi hasil cukai (DBHCHT)  tersebut. Upaya-upaya perbaikan nasib buruh oleh pemerintah daerah bisa dilakukan, misalnya, dengan cara pemberian beasiswa bagi putra-putri buruh, memberikan tambahan penghasilan (tunjangan) bagi para pendidik yang mengelola lembaga pendidikan swasta yang kebanyakan berasal dari keluarga buruh, membangun sarana dan prasarana pendidikan, pemberian pelayanan hibah atau kredit lunak, peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana publik yang bermanfaat baik secara langsung atau tidak langsung terhadap produktivitas pabrik-pabrik penghasil cukai, serta pemberian subsidi perumahan, dana rehab atau bedah rumah bagi para buruh yang tidak memiliki rumah atau memiliki rumah yang tidak layak huni.

KOMENTAR SEDULUR ISK :