Butuh Ormas Dan LSM, Pemkab Tak Dapat Bekerja Sendiri Susun Road Map Penanggulangan TB-HIV

Butuh Ormas Dan LSM, Pemkab Tak Dapat Bekerja Sendiri Susun Road Map Penanggulangan TB-HIV

Kudus, isknews.com – Tingginya angka pengidap penyakit menular perlu adanya dukungan bersama dari stakeholder yang nantinya akan mengayomi dan mendukung program ini utamanya kepada masyarakat pemerhati kesehatan termasuk juga Ormas dan LSM yang berkonsentrasi pada aspek kesehatan dan kemanusiaan.

Pelibatan masyarakat adalah karena untuk menanggulangi permasalahan TB HIV tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja, hal ini dalam rangka pencapaian kemandirian kesehatan, pemberdayaan masayrakat merupakan unsur penting yang tidak bisa diabaikan.

Pemberdayaan kesehatan di bidang kesehatan merupakan sasaran utama dari promosi kesehatan. Masyarakat merupakan salah satu dari strategi global promosi kesehatan pemberdayaan (empowerment) sehingga pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat sebagai primary target memiliki kemauan dan kemampuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Hikari Widodo, saat ditanyakan mengenai pelibatan Ormas dan LSM pada Penyusunan Road Map penyakit menular di Kudus usai menjadi pembicara pada acara penyusunan Road Map Daerah Program Penanggulangan TB-HIV Developed Road Map (Goals & Strategies) di Hotel @Hom yang diselenggarakan oleh Komunitas TB-HIV Care Rumah Sakit Aisyiyah Kudus, Senin (30/10/17).

TRENDING :  Dinas Kesehatan Kudus Bagikan 9 Mobil Ambulance (Puskesling) di 9 Kecamatan

Dilanjutkan oleh Hikari Widodo, Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan adalah upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran kemauan dan kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan.

“Memampukan masyarakat, “dari, oleh, dan untuk” masyarakat itu sendiri.

Dalam pertemuan yang digelar selama dua hari tersebut dihadiriunsur daridinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Ketua Komisi D DPRD Kudus, Setia Budi Wibowo, PKK Kabupaten Kudus, Organisasi Masyarakat, Bapeda, Bapermades, Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Aisyiyah Kabupaten Kudus, LSM kesehatan serta PKBI setempat dan para jurnalis.

TRENDING :  Komunitas Peduli TB-HIV 'Aisyiyah Kudus Gandeng Ormas Tangani TB-HIV

Sementara menurut Pimpinan Daerah Aisyiyah Kudus Sundari sebagai penyelenggara acara ini menyampaikan, Melalui penyusunan road Map ini, ia mengharapkan seluruh pihak mampu saling mendukung untuk menghasilkan Perda yang berpihak kepada masyarakat.

“Alhamdulillah Pimpinan Daerah Aisyiyah dan RS Aisyiyah Kudus dipercaya untuk melaksanakan program yang bekerjasama dengan Global Fund ATM. Pada tahun 2016 program yang dipercayakan bertambah dengan penanggulangan HIV,” ucap Sundari.

Salah satu tujuan kegiatan ini adalah untuk membuat rencana aksi penanggulangan TB-HIV daerah yang akan disepakati dan dilaksanakan bersama. “Kami berharap pada kepala dinas kesehatan kabupaten Kudus terus memberikan motivasi,” tambahnya.

Sementara itu Ketua Komisi D DPRD Kudus, Setia Budi Wibowo yang ditemui di acara tersebut menyampaikan, pihaknya akan selalu mendukung program Community TB Care Aisyiyah. Karena dengan adanya kegiatan seperti ini pemerintahan Kabupaten Kudus akan sangat terbantu dalam hal penanggulangan penyakit menular seperti TB dan HIV.

TRENDING :  Nur Alim Plt Ketua DPD PAN Kudus Paska Wafatnya Agus Darmawan

“Gerakan pencegahan dan menekan angka penyakit HIV/AIDS dan Tuberkulosis (TB) bisa melibatkan pemerintah desa, nantinya agar pemerintah desa bisa terlibat secara total, maka dibutuhkan payung hukum agar mereka juga tergerak untuk turut serta melakukan gerakan pencegahan,” ujar Bowo panggilan akrab ketua Komisi D tersebut.

Untuk itu Bowo mengatakan akan mendorong, Pemkab Kudus agar segera mengambil langkah-langkah antisipatif dengan secepatnya menyusun perda tentang TB-HIV, agar gerakan pencegahan bisa masif di berbagai kalangan.

” Penanggulangan TB-HIV merupakan kebijakan nasional dan kolaborasi program penanggulangan penyakit menular tersebut dan pemerintah sendiri memiliki target kedua penyakit menular tersebut pada tahun 2030 harus zero kasus melalui program pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs),” katanya. (YM)

 

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post