Catat!!! Rokok Tidak Jadi Naik Rp 50 Ribu

Kudus, isknews.com – Ramainya pemberitaan yang menyebutkan harga rokok akan mengalami kenaikan drastis hingga 300 persen atau berkisar antara Rp 50 ribu per bungkusnya beberapa waktu lalu membuat masyarakat gusar. Pro dan kontra akibat wacana tersebut muncul dari berbagai kalangan, dari masyrakat awam hingga kalangan elite politik dan akademisi juga tak ketinggalan menanggapi wacana yang menjadi topik utama di seluruh pelosok negeri.

rokok

Menanggapi wacana itu Kepala Kantor Pelayanan dan Penindakan Bea dan Cukai (KPPBC) tipe madya Kudus Suryana mengungkapkan, kenaikan harga rokok tahun ini tidak akan mencapai Rp 50 ribu seperti yang ramai diberitakan. Kenaikan harga rokok, kata Suryana, nantinya hanya berkisar 10 persen saja. Dihitung dari laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga :  Warung Sedekah Komunitas 769

”Ini kan baru wacana, jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Tidak mungkinlah kenaikan rokok sampai Rp 50 ribu, karena kenaikannya harus menyesuaikan pertumbuhan ekonomi nasional,” terangnya saat ditemui isknews.com beberapa waktu lalu di kompleks kantor bupati Kudus.

Pihaknya mengimbau masyarakat jangan terpengaruh informasi atau gambar yang beredar di media sosial. Dia memastikan gambar atau informasi di media sosial yang menampilkan harga rokok terbaru mencapai kisaran Rp 50 ribu merupakan hoax dan menyesatkan. ”Beberapa perusahaan sudah memastikan tidak ada kenaikan rokok mencapai 300 persen, kenaikan hanya pada kisaran 10 persen saja. Bisa dihitung apabila harga rokok saat ini Rp 10 ribu per bungkus berarti naik hanya Rp 11 ribu per bungkus,” imbuhnya.

Baca Juga :  Listrik Di Kudus Sering Padam, Kenapa?

Dia menjelaskan, target penerimaan pajak cukai dan kepabeanan tahun ini Rp 33,921 triliun. Target tersebut berasal dari target penerimaan cukai sebesar Rp 33,786 triliun dan penerimaan kepabeanan sebesar Rp 135 miliar. ”Sampai saati ini cukai masih jadi primadona pendapatan negara, apabila nanti memang ada kenaikan harga rokok secara drastis tentu harus melalui banyak pertimbangan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan termasuk negara,” pungkasnya. (MK)

APA KOMENTAR SEDULUR ISK ?