Dampak Investasi Jadi Sorotan di Masa Reses

oleh

Jepara, isknews.com (Lintas Jepara) – Masa reses ketiga anggota DPRD Jepara yang dilakukan 30 November – 2 Desember 2017 banyak menyoroti persoalan investasi padat karya yang banyak masuk ke Jepara. Dalam kegiatan serap aspirasi ke konstituen itu, anggota dewan banyak di keluhi soal dampak ikutan yang ditimbulkan dari keberadaan investasi asing tersebut. Hal ini terungkap dalam rapat paripurna DPRD Jepara penyampaian laporan hasil reses, Kamis (28/12) di gedung paripurna dewan.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jepara Purwanto itu berlangsung singkat. Hanya dilangsungkan prosesi penyerahan laporan hasil reses. Tidak ada pembacaan dari tiap fraksi. Adapun reses terakhir di tahun ini tak diikuti oleh dua anggota. Yakni Aris Isnandar dari Fraksi Gerindra Dapil Jepara I, serta Padmono Wisnugroho dari Fraksi NasDem Nurani Rakyat Dapil IV yang baru saja dilantik beberapa waktu lalu.

TRENDING :  Miliki Lima Ambulance, PMI Jepara Diminta Tingkatkan Pelayanan

Ketua Fraksi NasDem Nurani Rakyat Nur Hidayat mengatakan, salah satu permasalahan yang muncul akibat beroperasinya pabrik-pabrik padat karya adalah kemacetan. Sejak beroperasi beberapa tahun lalu sampai saat ini, permasalahan tersebut belum terselesaikan. “Muncul banyak usulan agar ada aturan untuk pembagian jam masuk kerja dan masuk sekolah. Jangan berbarengan,” terang Hidayat.

TRENDING :  Kadinsosnakertrans Jepara : Banyak Perusahaan Besar Di Jepara Masih Butuh Tenaga Kerja

Keluhan yang sama diterima oleh Fraksi Gerindra saat reses. Jalan Raya Mayong dan Nalumsari menjadi ruas jalan yang selalu macet tiap kali jam masuk kerja. Diusulkan, jam masuk kerja diundur setelah jam masuk sekolah. Usulan yang sama diterima oleh Fraksi Golkar.

Sementara Fraksi ADES (PAN, Demokrat dan PKS) memberi masukan agar dibuat Perda yang mengatur tenaga kerja sehingga bisa melindungi UMKM. Perda ini untuk menjamin pelaku UMKM tak banyak kehilangan tenaga kerja akibat diserap oleh perusahaan besar.

TRENDING :  DWP Rambah Digital Marketing

Anggota DPRD yang mewakili masing-masing daerah pemilihan pun bersepakat agar dibuat aturan yang mengikat agar permasalahan tersebut bisa terselesaikan. Selain persoalan investasi, usulan yang banyak diterima anggota Dewan selama reses adalah permasalahan infrastruktur. Di Fraksi Golkar misalnya. Dari sebanyak 58 usulan di lima daerah pemilihan (Dapil) yang ada, separoh usulan merupakan permintaan perbaikan jalan dan drainase. Fraksi ini juga mencatat jika bantuan rumah tak layak huni (RTLH) tahun ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. (ZA)

KOMENTAR SEDULUR ISK :