Dampak kenaikan cukai Harus Diantisipasi, Peredaran Rokok Ilegal

Dampak kenaikan cukai Harus Diantisipasi, Peredaran Rokok Ilegal

ISKNEWS.COM,Kudus- Pemerintah memutuskan untuk menaikan cukai rokok. Dampaknya tidak menutup kemungkinan akan produk rokok ilegal tersebut akan semakin besar. Untuk mengantisipasi hal itu Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai akan meningkatkan lagi pengawasannya, dengan menambah jadwal operasi rutin.
Pengawasan untuk peredaran rokok ilegal memang sudah menjadi perhatian utama dari Ditjen Bea dan Cukai. Pasalnya pemerintah telah menetapkan target yang cukup tinggi untuk penerimaan cukai di komoditas rokok 2015 sebesar Rp141,7 triliun.

Bahkan ada wacana target itu akan ditingkatkan lagi, karena sekarang target penerimaan dari itu (rokok) tinggi sekali. Jadi pasti kita akan tekan produk rokok ilegal.


Menurut data dari riset yang dilakukan Deutsche Bank, harga rokok di Indonesia paling murah dibandingkan negara lainnya. Namun, dengan cukai yang masih sangat rendah penyelundupan rokok ilegal masih terbilang besar. Pada tahun 2013 rokok ilegal mencapai 7 persen dari total produksi nasional sebanyak 320 miliar batang.


Naik Hingga 8,72%
Sebagai mana diberitakan di media massa, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan tarif untuk cukai rokok pada 2015. Tarif cukai rokok ini, efektif mulai 1 Januari 2015.
Kenaikan ini akan beragam bergantung pada jenisnya. Intinya, golongan paling rendah itu tidak mengalami kenaikan. Golongan yang SKT 3, karena produksinya tidak lebih dari 50 juta per tahun.

Sementara untuk produsen rokok yang mampu memproduksi rokok sebanyak 50-350 juta per tahun mengalami kenaikan 6,2 persen. dan yang paling tinggi itu 8,72 persen. Dengan demikian, maka industri rokok kecil akan tetap terlindungi.

Selain itu, jika permintaan produsen rokok besar seperti Sampoerna dan Gudang Garam untuk menurunkan tarif cukai tidak relevan. Pasalnya, adanya kenaikan tersebut telah membuat Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran.

BACA JUGA :  Evaluasi dan  Pemeriksaan Pengelolaan  Dana  Bagi  Hasil Cukai  Hasil  Tembakau Kabupaten Kudus

Pelanggaran Cukai Rokok Rugikan Negara Rp 300 Miliar

Data yang diperoleh Tim Survey Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) Universitas Gadjah Mada (UGM), melansir adanya kerugian negara hingga Rp 300 miliar akibat pelanggaran cukai rokok tiap tahun. Anggota Tim PSEKB Elan Satriawan mengatakan, total pelanggaran cukai rokok mencapai 6,74% dari total produksi pada 2010.”Estimasi kerugian negara mencapai Rp200 miliar-Rp300 miliar, memang kurang dari 1% dari target penerimaan cukai pada 2010 yang mencapai Rp 57 triliun.
Rata-rata pelanggaran dilakukan oleh pabrik rokok yang tidak terdaftar. Adapun kota yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah Malang, Blitar (Jawa Timur) dan Kudus (Jawa Tengah).
Ada lima jenis pelanggaran terkait kebijakan penggenaan pita cukai rokok yakni pertama salah personalisasi, salah peruntukan, pita cukai polos, pita cukai palsu dan penggunaan kembali pita cukai bekas.
Pelanggaran terbesar, lanjut Elan, adalah jenis pelanggaran rokok dengan pita cukai asli salah personalisasi sebanyak 1,74%, rokok dengan pita cukai asli salah peruntukan 1,52%, rokok tanpa pita cukai atau rokok polos 1,42%, penggunaan pita cukai palsu 1% dan pita cukai bekas mencapai 0,47%.
Pelanggaran terbesar ditemukan pada produk rokok golongan Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang diproduksi perusahaan yang tidak terdaftar dalam daftar resmi pemerintah.
Dari kelima pelanggaran ini, yang paling banyak ditemui dalam kelompok pabrikan tidak terdaftar adalah salah personalisasi (pengedaran rokok yang dilekati pita cukai yang bukan haknya), baik secara langsung atau tidak langsung.

Akibat salah personalisasi, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp198,19 miliar sementara akibat cukai polos mencapai Rp113,54 miliar. Rokok tanpa pita cukai merupakan penyumbang kerugian terbesar pada pabrikan terdaftar.
Dari 16 provinsi yang disurvei PSEK UGM, Sulawesi Selatan tercatat sebagai provinsi yang paling rawan dengan pelanggaran, terutama pelanggaran salah personalisasi dan polos. Setelah Sulawesi Selatan, terdapat Provinsi Riau dan Kalimantan Selatan
Sebagai tindak lanjut dari survey di atas, pemerintah diimbau agar menegaskan kebijakan, melakukan pengawasan dan meningkatkan hukuman agar menimbulkan efek jera. Dia juga mengusulkan agar pemerintah melakukan pengawasan khusus pada rokok jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT).
Cegah perusahaan rokok memecah usahanya

BACA JUGA :  Industri Hasil Tembakau (IHT) Dominasi Sektor Industri Di Kudus

menanggapai hal itu, untuk mengurangi kerugian negara akibat cukai ilegal, pemerintah, dalam hal ini Ditjen Bea dan Cakai, tidak hanya akan melakukan tindak pengawasan dan keamanan tetapi juga melalui kebijakan.

Salah satu kebijakan yang diambil adalah dengan mencegah perusahaan rokok memecah usahanya demi menghindari adanya kewajiban pembayaran tarif yang lebih tinggi. Langkah lain adalah dengan memperimbangkan batasan produksi dan harga jual eceran. Ketentuan tersebut sudah diberlakukan melalui PMK 167/2011 serta PMK No.191/2010.

Dalam PMK 167/2011 disebutkan bahwa pengusaha rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Putih Tangan (SPT) golongan I yang menghasilkan lebih dari dua miliar batang dikenakan tarif cukai antara Rp195-Rp255 per batang atau gram.

SKT dan SPT golongan II, produksi 300 juta-2 miliar batang, dikenakan tarif cukai Rp105-Rp125 per batang atau gram. Sementara SKT dan SPT golongan III, dengan produksi di bawah 300 juta batang, terkena tarif cukai Rp75 per batang atau gram. Dengan memecah produksinya, perusahaan rokok itu jadi terkena tarif cukai yang lebih.

Sementara itu, Penerbitan PMK Nomor 191/2010 dimaksudkan untuk mengatur keharusan penggabungan dalam satu golongan sejumlah perusahaan rokok yang terbukti saling memiliki hubungan atau keterkaitan istimewa baik dar aspek permodalan, manajeman dan penguasaan bahan baku barang kena cukai berupa hasil tembakau.PMK No.191/2010 baru akan berlaku 23 November tahun ini

BACA JUGA :  Kenaikan Tarif Cukai Rokok Naik Rata-rata 11,19% 2016 Meningkatkan Alokasi Penerimaan DBHCHT Bagi Kabupaten Kudus

Libatkan naker hingga 6,1 juta

Meskipun banyak pertentangan yang berkaitan dengan kesehatan, namun industri ini telah memberikan kontribusi bagi negara. Pemerintah berjanji akan menyusun regulasi yang bijak untuk industri rokok di Indonesia.

Hal itu karena diakui atau tidak, industri rokok telah berkontribusi dengan menyumbang penerimaan negara dari cukai, serta membuka lapangan pekerjaan yang cukup besar. Berdasarkan hal itu, industri ini sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
Sebagai contoh dalam hal penyerapan tenaga kerja, industri ini melibatkan tenaga kerja hingga 6,1 juta orang. Selain itu, keberadaan industry rokok telah menjadi bagian sejarah bangsa dan budaya masyarakat kita, khususnya rokok kretek
Mengenai peraturan terkait produk rokok semakin ketat baik di dalam negeri maupun internasional. Hal itu merujuk pada pertimbangan perlindungan dan kesehatan masyarakat.
Namun hal itu harus dijadikan suatu tantangan bagi pelaku industri rokok tanah air. Selain hal tersebut, kenaikan cukai juga menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan industri rokok.
Untuk itu, pemerintah diimbau terus berusaha membuat kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak dan perlu dijalankan sesuai dengan dinamika perkembangan industri ini. Dalam skala nasional, pemerintah menempatkan industri rokok pada posisi strategis dan termasuk dalam Perpres No 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.
Industri hasil tembakau dikembangkan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kesehatan, penyerapan tenaga kerja, dan penerimaan negara. Industri ini juga merupakan kearifan lokal yang telah mampu bersaing dan bertahan. Darmanto Nugroho
(*) dari berbagai sumber

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post

110 Responses to "Dampak kenaikan cukai Harus Diantisipasi, Peredaran Rokok Ilegal"

  1. Pingback: diy

Comments are closed.