Dampak Kenaikan Cukai Harus Diantisipasi, Peredaran Rokok Ilegal

oleh

Kudus, isknews.com – Pemerintah memutuskan untuk menaikan cukai rokok. Dampaknya tidak menutup kemungkinan akan produk rokok ilegal tersebut akan semakin besar. Untuk mengantisipasi hal itu Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai akan meningkatkan lagi pengawasannya, dengan menambah jadwal operasi rutin.
Pengawasan untuk peredaran rokok ilegal memang sudah menjadi perhatian utama dari Ditjen Bea dan Cukai. Pasalnya pemerintah telah menetapkan target yang cukup tinggi untuk penerimaan cukai di komoditas rokok 2015 sebesar Rp141,7 triliun. Bahkan ada wacana target itu akan ditingkatkan lagi, karena sekarang target penerimaan dari itu (rokok) tinggi sekali. Jadi pasti kita akan tekan produk rokok ilegal.
Menurut data dari riset yang dilakukan Deutsche Bank, harga rokok di Indonesia paling murah dibandingkan negara lainnya. Namun, dengan cukai yang masih sangat rendah penyelundupan rokok ilegal masih terbilang besar. Pada tahun 2013 rokok ilegal mencapai 7 persen dari total produksi nasional sebanyak 320 miliar batang.
Naik Hingga 8,72%
Sebagai mana diberitakan di media massa, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan tarif untuk cukai rokok pada 2015. Tarif cukai rokok ini, efektif mulai 1 Januari 2015.
Kenaikan ini akan beragam bergantung pada jenisnya. Intinya, golongan paling rendah itu tidak mengalami kenaikan. Golongan yang SKT 3, karena produksinya tidak lebih dari 50 juta per tahun.
Sementara untuk produsen rokok yang mampu memproduksi rokok sebanyak 50-350 juta per tahun mengalami kenaikan 6,2 persen. dan yang paling tinggi itu 8,72 persen. Dengan demikian, maka industri rokok kecil akan tetap terlindungi.
Selain itu, jika permintaan produsen rokok besar seperti Sampoerna dan Gudang Garam untuk menurunkan tarif cukai tidak relevan. Pasalnya, adanya kenaikan tersebut telah membuat Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran.
Pelanggaran Cukai Rokok Rugikan Negara Rp 300 Miliar
Data yang diperoleh Tim Survey Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) Universitas Gadjah Mada (UGM), melansir adanya kerugian negara hingga Rp 300 miliar akibat pelanggaran cukai rokok tiap tahun. Anggota Tim PSEKB Elan Satriawan mengatakan, total pelanggaran cukai rokok mencapai 6,74% dari total produksi pada 2010.ā€¯Estimasi kerugian negara mencapai Rp200 miliar-Rp300 miliar, memang kurang dari 1% dari target penerimaan cukai pada 2010 yang mencapai Rp 57 triliun.
Rata-rata pelanggaran dilakukan oleh pabrik rokok yang tidak terdaftar. Adapun kota yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah Malang, Blitar (Jawa Timur) dan Kudus (Jawa Tengah).
Ada lima jenis pelanggaran terkait kebijakan penggenaan pita cukai rokok yakni pertama salah personalisasi, salah peruntukan, pita cukai polos, pita cukai palsu dan penggunaan kembali pita cukai bekas.
Pelanggaran terbesar, lanjut Elan, adalah jenis pelanggaran rokok dengan pita cukai asli salah personalisasi sebanyak 1,74%, rokok dengan pita cukai asli salah peruntukan 1,52%, rokok tanpa pita cukai atau rokok polos 1,42%, penggunaan pita cukai palsu 1% dan pita cukai bekas mencapai 0,47%.
Pelanggaran terbesar ditemukan pada produk rokok golongan Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang diproduksi perusahaan yang tidak terdaftar dalam daftar resmi pemerintah.
Dari kelima pelanggaran ini, yang paling banyak ditemui dalam kelompok pabrikan tidak terdaftar adalah salah personalisasi (pengedaran rokok yang dilekati pita cukai yang bukan haknya), baik secara langsung atau tidak langsung.
Akibat salah personalisasi, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp198,19 miliar sementara akibat cukai polos mencapai Rp113,54 miliar. Rokok tanpa pita cukai merupakan penyumbang kerugian terbesar pada pabrikan terdaftar.
Dari 16 provinsi yang disurvei PSEK UGM, Sulawesi Selatan tercatat sebagai provinsi yang paling rawan dengan pelanggaran, terutama pelanggaran salah personalisasi dan polos. Setelah Sulawesi Selatan, terdapat Provinsi Riau dan Kalimantan Selatan
Sebagai tindak lanjut dari survey di atas, pemerintah diimbau agar menegaskan kebijakan, melakukan pengawasan dan meningkatkan hukuman agar menimbulkan efek jera. Dia juga mengusulkan agar pemerintah melakukan pengawasan khusus pada rokok jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT).
(Darmanto Nugroho)

KOMENTAR SEDULUR ISK :
TRENDING :  Pelantikan Ratusan Anggota SBH Kudus Berlangsung Hikmat