Dampak Peraturan Baru, Anggaran PUPR Dipangkas Rp 32 M

by
Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kudus
Foto: Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kudus. (Darmanto Nugroho/ISKNEWS.COM)

Kudus, ISKNEWS.COM – Diberlakukannya peraturan baru penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada tahun anggaran (TA) 2018, berdampak dipangkasnya kegiatan fisik oleh Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus.

Pemangkasan anggaran untuk lima kegiatan fisik dinas tersebut, mencapai sebesar Rp 32 miliar, dari keseluruhan anggaran sebesar Rp 87,156 miliar. Ihwal tersebut diungkap Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Kudus, Hari Wibowo, Kamis (01-03-2018).

TRENDING :  WPOP Yang Manfaatkan E-Filling Meningkat

Menurut dia, dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No 22 Tahun 2007 tentang penggunaan DBCHT, yakni 50 persen anggaran spesifik grant untuk kegiatan fisik dialihkan untuk kegiatan kesehatan, berdampak terjadinya pengurangan atau pemanggkasan alokasi DBCHT yang diperuntukan Organisasi Perangkat Dearah (OPD) di Kabupaten Kudus.

“Temasuk dana DBHCHT yang dialiokasikan untuk Dinas PUPR, juga mengalami pemangkasan,” paparnya.

TRENDING :  Dihargai Rp. 2 Miliar, Karya Lukisan Kaligrafi Gusmus Jadi Pusat Perhatian Pengunjung

Alokasi dana DBHCHT yang diterima oleh Dinas PUPR Kabupaten Kudus, lanjutnya, senilai total Rp 87.156934.000, tidak hanya untuk bidang Bina Marga saja, melainkan juga untuk bidang lainnya di lingkungan dinas tersebut, yakni bidang Pembangunan Sumber Daya Alam (PSDA) dan bidang Tata Bangunan (TB).

TRENDING :  Komoditas Daging Ayam Kampung Dan Ras Dominan Sumbang Deflasi Maret 2016
KOMENTAR SEDULUR ISK :