Dampak Peraturan Baru, Anggaran PUPR Dipangkas Rp 32 M

by
Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kudus ISKNEWS.COM
Foto: Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kudus. (Darmanto Nugroho/ISKNEWS.COM)

Kudus, ISKNEWS.COM – Diberlakukannya peraturan baru penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada tahun anggaran (TA) 2018, berdampak dipangkasnya kegiatan fisik oleh Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus.

Pemangkasan anggaran untuk lima kegiatan fisik dinas tersebut, mencapai sebesar Rp 32 miliar, dari keseluruhan anggaran sebesar Rp 87,156 miliar. Ihwal tersebut diungkap Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Kudus, Hari Wibowo, Kamis (01-03-2018).

Menurut dia, dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No 22 Tahun 2007 tentang penggunaan DBCHT, yakni 50 persen anggaran spesifik grant untuk kegiatan fisik dialihkan untuk kegiatan kesehatan, berdampak terjadinya pengurangan atau pemanggkasan alokasi DBCHT yang diperuntukan Organisasi Perangkat Dearah (OPD) di Kabupaten Kudus.

TRENDING :  Buruh Rokok di Kudus Baca Puisi Untuk RA Kartini

“Temasuk dana DBHCHT yang dialiokasikan untuk Dinas PUPR, juga mengalami pemangkasan,” paparnya.

Alokasi dana DBHCHT yang diterima oleh Dinas PUPR Kabupaten Kudus, lanjutnya, senilai total Rp 87.156934.000, tidak hanya untuk bidang Bina Marga saja, melainkan juga untuk bidang lainnya di lingkungan dinas tersebut, yakni bidang Pembangunan Sumber Daya Alam (PSDA) dan bidang Tata Bangunan (TB).

TRENDING :  Sekda Pemkab Kudus,Noor Yasin," Pembangunan Kedepankan 4 T "

KOMENTAR SEDULUR ISK :