Di Kunjungi PGSI Banyumas, Bupati Tamzil : Harus Ada Political Will Semua Pihak Untuk Realisasikan Program Tunjangan Guru Swasta

oleh
Sejumlah Pengurus PGSI Banyumas usai berdialog dengan bupati Kudus HM Tamzil tentang keberhasilannya memberikan tunjangan kepada para guru swasta di kota kretek (Foto: YM)
Ketua PGSI Banyumas Muslihudin bersama Bupati Tamzil saat diwawancarai media usai berdialog dengan Bupati Kudus (Foto: YM)

Kudus, isknews.com – Ternyata, keberhasilan Bupati Kudus HM Tamzil  dalam memperjuangkan pemberian tunjangan bagi para guru- guru swasta, guru madin, guru TPQ, guru MI dan guru RA di Kudus belum lama ini, mendapat pujian dan sorotan dari berbagai pihak, termasuk oleh Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Kabupaten Banyumas yang ingin memperjuangkan kesejahteraan bagi anggotanya selayaknya guru-guru swasta di kota kretek.

Pagi tadi sebanyak enam orang pengurus harian PGSI Banyumas hadir di Kudus untuk bertemu Bupati dan melakukan upaya “ngangsu kawruh”,  bagaimana program yang menyentuh masyarakat bawah itu bisa di realisasikan di Kudus.

Diterima  oleh HM Tamzil, didampingi Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kudus , Ali Rifai di Ruang Command Center Diskominfo Kudus, Rombongan penguurus harian PGSI Kabupaten Banyumas yang di pimpin oleh Muslihudin berdialog dan menyampaikan bagaimana Bupati Kudus bisa mengaplikasikan program tersebut dalam pemerintahannya.

TRENDING :  ​Disdikpora Hari ini Lepas 119 Kontingen POPDA Kudus Bertanding di Semarang

Ketua PGSI Banyumas, Muslihudin mengatakan jika kunjungan tersebut bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus belajar tentang penerapan kebijakan dana hibah berupa tunjangan senilai Rp 1 juta perbulan kepada guru swasta di Kabupaten Kudus. Menurutnya program tersebut patut dipelajari dan diaplikasikan di Kabupaten Banyumas.

“Program tersebut patut dicontoh dan bisa diaplikasikan di kabupaten yang lain karena program ini sangat meringankan beban dari para guru swasta, terutama bagi guru swasta yang belum bersertifikasi, untuk itulah kami kesini untuk belajar dari pak Bupati,” kata Muslihudin usai dialog, Kamis (24/01/2019).

“Program ini tentu sangat menyentuh masyarakat. Mereka merasa dilindungi dan dapat pengakuan dari pemkab sehingga lebih semangat dalam mengajar,” katanya. 

Mereka ingin  Kabupatennya bisa sesegera mungkin mencontoh Kabupaten Kudus. Pihaknya pun mengatakan telah berkoordinasi dengan Bupati mereka terkait kunjungan ini.  Selain itu, pihaknya juga mengharapkan Tamzil untuk bersedia hadir ke Kabupatennya.

TRENDING :  Acara Puncak Kemilau SMK N I Pati, Berlangsung Meriah

“Kami ingin mengundang pak bupati Tamzil dan sowan di Banyumas, disana ada sekitar 10 000 guru swasta baik dibawah Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama mulai dari T hingga SMA atau SMK, jadi kami  sedang memperjuangkan kesejahteraan guru swasta disana,” terang Muslihudin.

Selain itu dirinya juga mengapresiasi kinerja pemerintah Kabupaten Kudus terkait kepeduliannya terhadap guru-guru swasta yang ada di Kudus. Ia pun mengaku terharu karena melihat betapa banyaknya kebijakan yang pro terhadap guru swasta.

Sementara itu, Bupati Kudus HM Tamzil, menerangkan progam tersebut bisa saja diterapkan di Kabupaten Banyumas. Hanya, itu tergantung dengan kepala daerahnya masing-masing apakah mau menerapkannya atau tidak.

TRENDING :  Pemkab Jalin Kerja Sama Dengan STAIN Kudus, Berharap Lulusannya Lebih Inovatif

“ Selain harus melihat jumlah pendapatannya berapa, juga harus ada Political Will dari semua pihak, mulai dari eksekutif hingga DPRD nya harus ada kesamaan persepsi tentang bagaimana memperjuangkan para pendidiknya, Alhamdulillah di Kudus program kami di dukung oleh DPRD,” terang Tamzil.

Disinggung mengenai payung hukum dari programnya tersebut, Tamzil mengatakan menurutnya apabila suatu saat nanti ada yang mempermasalahkan, dirinya bisa mengacu pada Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Ditambahkannya kebijakan yang diterapkannya sudah sesuai dengan aturan tersebut.

“Polres saja bisa kita bantu, apalagi guru, selain itu juga untuk memperkuat landasan kebijakannya, kami sudah  berkonsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan juga Badan Pengawas Keuanngan dan Pembangunan (BPKP), hingga saat ini, pencairan hibah untuk guru swasta di Kabupaten Kudus untuk bulan pertama sudah mencapai 98 persen,”  tandasnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :