Pati, ISKNEWS.COM – Angota Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Pati, menggelar audiensi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pati untuk mempertanyakan alokasi bantuan untuk penyandang disabilitas yang dianggap tidak merata dan terkesan tebang pilih, Rabu (21-02-2018).
Pasalnya, berdasarkan proposal yang diajukan ke Dinsos Pati, tercatat sebanyak 114 difabel anggota PPDI yang diusulkan untuk menerima bantuan dari APBD tahun 2018. Mirisnya, hanya 9 difabel saja yang terdaftar menerima bantuan tersebut.
Dalam audensi tersebut, Ketua PPDI Pati, Suratno mempertanyakan perihal sedikitnya penerima bantuan. Padahal, di dalam proposal yang diusulkan itu sudah menjelaskan bahwa anggota PPDI ada berbagai macam penyandang difabel. Sayangnya, penerima bantuan yang tidak sampai sepuluh orang tersebut, hanya mengerucut pada satu jenis penyandang disabilitas.
“Anggota kami ada berbagai macam penderit disabilitas. Kenapa dari sembilan anggota kami yang menerima bantuan, kok tuna daksa semua,” keluhnya.
Lebih lanjut, pihaknya juga menyoal kwitansi kosong yang harus ditandatangani terlebih dahulu, sementara bantuan tersebut belum terealisasi. “Yang janggal, ketika penerima bantuan diberikan kwitansi kosong oleh pihak Dinas Sosial dan diminta untuk menandatangani terlebih dahulu, padahal bantuan tersebut belum diterima.”
Sementara itu, dengan diwarnai gebrak kursi, Ketua Lembaga Pemberdayaan Penyandang Cacat Indonesia (LPPCI) Pati, Suwono merasa geram dengan penjelasan Dinsos Pati yang terkesan bertele-tela dan tebang pilih dalam mengalokasikan bantuan kepada difabel.
“Saya merasa Dinas Sosial melakukan diskriminasi, jika bantuan tidak disalurkan secara merata, kami berkomitmen tidak menerima bantuan tersebut, dan membawa masalah ini ke Komnas HAM,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pati, Sudarlan melalui Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, Sukarno menjelaskan, bantuan APBD tahun 2018 untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Pati mengalami kenaikan.
Jika di tahun sebelumnya bantuan tersebut hanya berkisar Rp 100 juta lebih sedikit. Tahun ini ditingkatkan sebesar Rp 400 juta dibagi ke 200 orang. Dengan masing-masing menerima bantuan sebesar Rp 3 juta per orang.
“PPDI harus bersikap profesional, karena bantuan ini bersifat umum bukan kelompok, dan yang diprioritaskan adalah penyandang disabilitas yang belum pernah sama sekali menerima bantuan,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebanyak 4.060 penderita difabel se Kabupaten Pati yang sudah terdata di Dinas Sosial. Itupun hanya sebagian yang menerima bantuan tersebut.
“Kami akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait mengenai tuntutan PPDI, terutama dengan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati, karena data penerima bantuan sudah masuk ke situ melalui Simda,” pungkasnya.
Diketahui, dalam audiensi tersebut juga dilakukan aksi penyerahan kembali proposal dari PPDI yang diterima langsung oleh Kepala Dinas Sosial. (WJ/AM)
