Dipengaruhi Fluktuasi BBM, Survei KHL Harus Cermat dan Akurat

oleh

KUDUS- Survei kebutuhan hidup layak (KHL) bagi buruh sekaligus untuk penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus tahun 2016 harus lebih serius, cermat dan akurat. Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) melalui tim survei anggota dari Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan akademisi harus mempertimbangkan fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM), serta tingkat inflasi di daerah.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kudus Mukhasiron mengatakan, harus ada mekanisme baru yang bisa mengikuti tren pemerintah, antara lain terkait tidak stabilnya harga BBM. Tim harus cermat saat survei harga kebutuhan, sehingga hasilnya akurat. “Tim dituntut tak hanya menentukan besaran KHL, tetapi hasilnya juga harus berkualitas. Jangan sampai KHL naik, tetapi harga- harga kebutuhan juga naik sehingga kembali tidak terjangkau oleh buruh,” ujarnya, Minggu (24/5).

TRENDING :  Bupati Kudus 2018-2023 Patut Tiru Sunan Kudus dan Sunan Muria

Survei penentuan angka KHL telah dimulai Februari lalu. Untuk evaluasi pertama, DPK akan menggelar rapat pada Kamis (28/5). Menurut Ketua SPSI Kudus Wiyono, fluktuasi harga BBM menjadi salah satu hal yang diperhatikan. Jika sewaktu- waktu harga BBM mengalami kenaikan, maka harga barang kebutuhan juga harus disesuaikan.

“Dalam rapat nanti kami juga akan mengusulkan, survei harga harus diikuti pembelian barang. Tidak hanya bertanya kepada pedagang yang cenderung apatis, sehingga hasilnya kurang akurat. Untuk keperluan itu, pemerintah mestinya harus menyediakan anggaran,” katanya.

Sementara, Koordinator Konfederasi Serikan Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kudus, Slamet Machmudi meminta tim survei tidak terjebak oleh 60 komponen KHL dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker). Tim survei juga harus melihat realitas kebutuhan buruh di lapangan. Sebab banyak buruh sekarang ini tak hanya belanja di pasar tradisional, tetapi juga di minimarket, pasar moderen dan mal.

TRENDING :  Tamzil Ingin Angkat Kesejahteraan Guru Madrasah

“Komponen KHL perlu direvisi atau ditambah hingga benar- benar sesuai kebutuhan buruh. Survei harus dimulai dari kebutuhan apa saja yang sering diperlukan buruh. Jangan di reka- reka sendiri oleh dewan pengupahan. Survei KHL harus bisa menghasilkan formula terbaik untuk UMK tahun depan,  sehingga benar- benar dapat memberikan kesejahteraan buruh,” tegasnya.

Pihaknya berharap, KHL hasil survei tahun ini dapat mencapai minimal Rp 1.700.000, atau naik sekitar 40 persen dari KHL tahun lalu sebesar Rp 1.225.000. Besaran UMK 2016 tidak boleh di bawah KHL, sebagaimana UMK Kudus 2015 sebesar Rp 1.380.000 yang berada di atas KHL.

TRENDING :  Pemkab Usulkan 17 Kepsek SD Negeri di Kudus

Kepala Dinsosnakertrans Kudus Lutful Hakim menambahkan, kesepakatan mengenai besaran KHL dan usulan UMK 2016 harus sudah klir September mendatang, sebelum diserahkan Gubernur Jawa Tengah untuk ditetapkan. Sesuai ketentuan, batas waktu pengumuman UMK yaitu 40 hari sebelum tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

“Mudah- mudahan survei KHL kali ini berjalan lancar, dan tidak terjadi tarik ulur dalam penetapan UMK,” harapnya, melalui Kabid Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan pada Dinsosnakertrans Kudus, Wisnu Broto Jayawardana. (MY)

KOMENTAR SEDULUR ISK :