Disbudpar Usulkan BCB Dimasukkan Dalam Perda Pelestarian Budaya Kudus

Disbudpar Usulkan BCB Dimasukkan Dalam Perda Pelestarian Budaya Kudus

Kudus, isknews.com – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Kudus, mengusulkan agar Bangunan Cagar Budaya (BCB), dimasukan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus, tentang Pelestarian Budaya Kudus. Pasalnya dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang kini masih dalam pembahasan di DPRD Kabupaten Kudus itu, BCB tidak tercantum di dalamnya.bcb-edit

Kepala Disbudpar Kabupaten Kudus, Yuli Kasiyanto, melalui Kepala Seksi (Kasie) Purbakala, Sutiyono, yang dihubungi isknews.com, Kamis (29/12), membenarkan hal itu. Menurut dia, dalam pembahasan Ranperda tentang Pelestarian Budaya Kudus oleh DPRD Kudus, pelestarian budaya yang akan ditetapkan dalam Perda, diantaranya adalah kesenian tradisi, adat dan religi, sedangkan BCB tidak ada dalam klausul Ranperda tentang Pelestarian Budaya Kudus. “Oleh karerna itu, kami mengusulkan agar BCB juga dimasukkan, karena tidak kalah penting dengan kesenian tradisi atau yang lain-lain.”

TRENDING :  Sebelum ke Lokasi, Yuk Intip Rangkaian Acara Festival Parade Sewu Kupat

Dia menjelaskan, kondisi sekarang ini yang terjadi di Kudus, terkait dengan BCB, pihak Disbudpar mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan keberadaan BCB, terutama manyangkut jumlah yang terus berubah dari tahun ke tahun. Hal itu karena Pemkab tidak mempunyai hak untuk mencegah atau melarang, jika ada BCB yang dijual oleh pemiliknya, meskipun sudah jelas itu melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Dia mencontohkan, salah satu BCB yang dijual oleh pemiliknya, adalah rumah warga Desa Besito, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Bangunan itu mempunyai nilai sejarah yang tidak ternilai, sebagai sarang gerilya Laskar Macan Putih, pada zaman penjajahan Belanda. “Karenanya, agar hal itu tidak terjadi, Pemkab Kudus harus mempunyai Perda tentang BCB, sehingga mempunyai dasar hukum dalam melaksanakan kebijakan, sampai mengambil tindakan, jika dipandang perlu.”

TRENDING :  Ditolak DPRD Usulan Beri Honor Untuk Juru Pemelihara BCB

Agar ada kerjasama yang baik dengan pemilik BCB, katanya lanjut, disarankan agar ada kompensasi, terkait diberlakukannya Perda tentang Pelestarian Budaya itu. Untuk membeli BCB dari pemiliknya jelas APBD Kabupaten Kudus tidak mampu. Kompensasi yang bisa diberikan, berupa beaya perawatan BCB, atau minimal Pemkab memberikan subsidi membayar PBB kepada pemilik BCB. “Kompensasi itu, selain membantu meringankan beban pemilik BCB, juga sebagai bentuk kepedulian Pemkab terhadap pelestarian BCB yang ada di Kudus,” tegas Kasie Purbakala Disbudpar Kabupaten Kudus itu.

TRENDING :  Kirab Budaya dan Tradisi Sewu Pincuk Meriahkan Acara Haul Mbah Lebai

Seperti diberitakan di isknews.com, DPRD Kabupaten Kudus kini tangah menggodok sembilan Ranperda, diantaranya Ranperda tentang Pelestarian Budaya Kudus. Dasar pembuatan Ranperda itu, adalah, Kabupaten Kudus yang terkenal dengan julukannya sebagai kota santri, terdapat berbagai macam adat istiadat dan budaya yang diwariskan oleh para leluhur pada masa lalu seperti : buka luwur, mauludan, kirab jenang, kupatan, dandangan, gusjigang dan masih banyak lagi lainnya.Keanekaragaman budaya tersebut merupakan potensi sosial yang dapat membentuk karakter dan citra budaya, serta merupakan bagian penting bagi pembentukan citra dan identitas Kudus perlu dilestarikan. (DM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post