Disdikpora : Dana BOS Harus Tepat Sasaran dan Jangan Sampai Diselewengkan

oleh
Disdikpora : Dana BOS Harus Tepat Sasaran dan Jangan Sampai Diselewengkan
Foto: Sosialisasi administrasi keuangan kepada kepala sekolah (Kepsek) SD dan SMP se-Kabupaten Kudus di Aula Dekopinda, Kompleks perkantoran Mejobo, Senin (6/8/2018). (Aris Sofiyanto/ISKNEWS.COM)

Kudus, ISKNEWS.COM – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus Joko Susilo melalui Kabid Dikdas Suharto menegaskan bahwa dana bantuan operasional sekolah (BOS) harus digunakan tepat sasaran. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, pihak sekolah jangan sampai ada yang menyelewengkan dana BOS. Karena kegunaan dana BOS sudah diatur berdasarkan petunjuk pelaksanaan (juklak), serta petunjuk teknis (juknis).

“Dana BOS yang nilainya sangat besar ini, Saya hanya bisa titip pesan belanjakanlah dana BOS sesuai dengan Juknis BOS dan RKAS tahun 2018,” pesan Suharto saat pembukaan sosialisasi administrasi keuangan dihadapan kepala sekolah (Kepsek) SD dan SMP se-Kabupaten Kudus di Dekopinda, Kompleks perkantoran Mejobo, Senin (6/8/2018).

TRENDING :  Ratusan Pelaku UMKM Kudus Ikuti Workshop Tata Kelola Pembukuan Usaha

Tujuan kegiatan kali ini, lanjut Suharto, untuk menyamakan persepsi dalam penggunaan dan pembuatan LPJ dana BOS dari APBN, dan APBD Kabupaten. “Adapun total dana BOS sebesar Rp92.207.878.000, dengan rinician dari BOS pusat sebesar Rp70.546.400.000 dan BOS daerah sebesar Rp22.061.478.00,” jelasnya

Penyelenggaraan sosialisasi kali ini berlangsung selama enam hari untuk 502 Kepala SD dan SMP di Kabupaten Kudus. Berlangsung dari Senin-Sabtu (6-11/8/2018), dibagi 3 sesion (masing-masing 2 hari per 3 kecamatan).

Pada hari pertama dan kedua untuk Kecamatan Bae, Gebog, Dawe. Hari ketiga dan keempat Kecamatan Jati, Kaliwungu, Jekulo. Lalau hari kelima dan keenam Kecamatan Kota, Mejobo, Undaan.

TRENDING :  Dukung World Clean Up Day, Marzuqi Ajak Masyarakat Pungut Sampah

“Seluruh kepala sekolah dalam menggunakan dana BOS harus lebih cermat, harus memperhatikan petunjuk yang sudah ada. Jangan sampai menyalahi aturan serta melakukan penyelewengan. Karena hal itu akan berakibat pada sanksi hukum,” tegas Suharto.

Lebih lanjut, Suharto mengatakan, sekolah yang jumlah muridnya lebih banyak, tentunya mendapatkan dana BOS lebih besar. Karena, dana BOS didasarkan pada laporan setiap akhir tahun berapa jumlah siswa di sekolah tersebut.

Selain itu, lanjut Suharto, pihak sekolah baik SD dan SMP saat ini jangan ada yang meminta iuran kepada wali murid. Karena iuran dalam bentuk apapun tetap akan dipersepsikan sebagai tindakan pungutan liar (Pungli) oleh pihak wali murid. Sehingga sekolah harus menyelenggarakan pendidikan menggunakan dana BOS yang sudah disampaikan.

TRENDING :  Karya Pemenang Lomba Branding Kudus Jadi Ikon Baru Kota Kretek, Berikut Daftar Juaranya

“Apapun alasannya iuran tersebut diberlakukan maka jelas masyarakat akan menganggap sebagai pungli. Karena anggapan seperti ini belum bisa dihilangkan ditengah masyarakat,” tegasnya.

Untuk itu, sekolah dituntut lebih aktif dan bisa meningkatkan mutu pendidikan sehingga sekolah bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. (AJ/WH)

KOMENTAR SEDULUR ISK :