Disdukcapil Kudus Apresiasi Respon Positif  Pemilik Data Ganda Yang Melapor

oleh

Kudus, isknews.com –  Dari hasil verifikasi yang dilakukan Pemerintah Pusat kepada pemilik kartu tanda penduduk (KTP) elektronik yang ada di Kabupaten Kudus. Tercatat ada ribuan warga Kota kretek ini yang ternyata memiliki data kependudukan ganda.

Mengetahui kondisi tersebut Disdukcapil Kudus kemudian menindaklanjuti dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada warga yang memiliki data ganda tersebut. Termasuk meminta kepada mereka untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus.

Respon positif ditunjukkan warga yang memiliki data ganda. Mereka mendatangi kantor dinas, untuk melaporkan hal tersebut. ”Pasalnya, warga sudah menyadari konsekuensi yang harus diterima, jika kemudian tidak melaporkan diri kepada dinas,” kata Kepala Disdukcapil Hendro Martoyo melalui Sekretaris Dinas Putut Winarno.

TRENDING :  Kapolres Kudus Resmikan Gedung Baru Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Kudus

Tercatat ada sebanyak 1.700 data ganda penduduk. Dari jumlah itu, tersebar di sembilan kecamatan. Yakni Kecamatan Kaliwungu, Kota, Jati, Undaan, Mejobo, Jekulo, Bae, Gebog, dan Dawe.

Sedangkan konsekuensi yang diterima apabila warga yang memiliki data ganda dan tidak melapor selama batas waktu yang telah ditentukan, penghapusan data penduduk dari database kependudukan Kabupaten Kudus.

Penyebab data ganda misalnya adalah disebabkan pindah domisili ke luar daerah, serta ada penduduk dari luar daerah yang masuk ke Kudus dan menjadi warga Kudus, sementara tempat domisili yang lama, ternyata belum dicabut. Sehingga tercatat ganda, meskipun alamat berbeda, namun nama dan tanggal lahirnya sama.

TRENDING :  Simak Hasil Jepretan Sedulur ISK "Kirab Khitan" di Desa Ploso

”Setelah melihat respon dari warga yang memiliki data ganda, kami sangat mengapresiasinya. Mereka ternyata responsive dan mendatangi kami. Mereka juga bertanya apa yang harus dilakukan, dan kami jelaskan langkah-langkahnya. Ke depannya hal itu akan diperbaiki,” paparnya.

Pengurusan dokumen administrasi kependudukan sendiri, memang sudah dipermudah pemerintah. Kemudahan ini memang sudah diamanatkan dalam undang-undang, peraturan presiden, hingga surat edaran menteri. Hal itu tertuang pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Nomor 471/1768/SJ tertanggal 12 Mei 2016, menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan. Semua demi melaksanakan Undang-Undang Nomor 23/2006 dan Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.

TRENDING :  Terus Merugi LSM Minta PD Apotik Dan PD Percetakan Dilukuidasi

”Sehingga kami harapkan warga yang belum memiliki dokumen kependudukan, segera saja mengurusnya. Karena itu juga nantinya akan kembali digunakan untuk kebutuhan warga itu sendiri,” imbuhnya. (YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :