Dishub Kudus Peringatkan Juru Parkir Dhandhangan Jangan “Nengkik”

oleh
Dhandhangan ISKNEWS.COM
Dinas Perhubungan Kudus mendatangi satu per satu juru parkir Dhandhangan agar menerapkan tarif sesuai Perda yang berlaku. (Istimewa)

Kudus, ISKNEWS.COM – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kudus memperingatkan juru parkir Dhandhangan agar menerapkan tarif sesuai dengan Perda Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2011. Dalam Perda tersebut mengatur tarif parkir umum, yakni retribusi sepeda motor Rp 500 dan mobil pribadi, pikap dan sejenisnya Rp 1.000.

Dhandhangan ISKNEWS.COM
Plt Kepala Dinas Perhubungan Sam’ani Intakoris bersama dengan jajarannya mendatangi juru parkir Dhandhangan agar menerapkan tarif sesuai Perda. (Istimewa)

Plt Kepala Dishub Kudus Sam’ani Intakoris mengatakan, peringatan kepada juru parkir dilakukan karena pihaknya menerima banyak laporan masyarakat yang merasa resah, karena menjamurnya parkir liar pada even Dhandhangan tahun ini.

Pihaknya menerima laporan rata-rata sepeda motor dikenai tarif Rp 5-10 ribu sekali parkir. Bahkan parahnya ada yang melaporkan diminta membayar parkir mobil pribadi Rp 30 ribu sekali parkir.

TRENDING :  Kirab Pasukan Kalinyamat Mengawali Prosesi Hari Jadi Jepara ke 468

 

Padahal keberadaan juru parkir di Dhandhangan menurut Sam’ani berstatus ilegal. “Ada juga yang melapor jika para juru parkir berdalih bukan parkir melainkan titipan. Sehingga bebas menerapkan tarif berapapun sesuai dengan yang diinginkan,” ujarnya, Rabu (09-05-2018).

TRENDING :  Ada Yang Beda Dengan Visualisasi Dhandhangan Tahun Ini, Begini Kata Bupati Kudus

Padahal jelas mereka (jruu parkir, Red) jelas menyalahi aturan. Dijelaskan, apabila mereka membuka titipan artinya harus ada tempat khusus, bukan memakai badan jalan atau trotoar. Terkait keluhan masyarakat itulah pihaknya membuat surat edaran yang diberikan kepada para juru parkir.

TRENDING :  Gedung B LIK IHT DISEGEL

Dalam surat edaran tersebut tertulis apabila juru parkir tetap melakukan pelanggaran dengan menerapkan tarif melebihi Perda, pihaknya akan mengambil tindakan tegas dan melaporkan kepada kepolisian.

“Pungutan liar bisa dikenakan pidana. Apabila juru parkir masih mengenakan tarif di atas Perda artinya mereka melakukan pungli dan bisa diproses hukum,” tandasnya. (MK/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :