Dishub Kudus Peringatkan Juru Parkir Dhandhangan Jangan “Nengkik”

oleh
Dhandhangan
Dinas Perhubungan Kudus mendatangi satu per satu juru parkir Dhandhangan agar menerapkan tarif sesuai Perda yang berlaku. (Istimewa)

Kudus, ISKNEWS.COM – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kudus memperingatkan juru parkir Dhandhangan agar menerapkan tarif sesuai dengan Perda Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2011. Dalam Perda tersebut mengatur tarif parkir umum, yakni retribusi sepeda motor Rp 500 dan mobil pribadi, pikap dan sejenisnya Rp 1.000.

Dhandhangan
Plt Kepala Dinas Perhubungan Sam’ani Intakoris bersama dengan jajarannya mendatangi juru parkir Dhandhangan agar menerapkan tarif sesuai Perda. (Istimewa)

Plt Kepala Dishub Kudus Sam’ani Intakoris mengatakan, peringatan kepada juru parkir dilakukan karena pihaknya menerima banyak laporan masyarakat yang merasa resah, karena menjamurnya parkir liar pada even Dhandhangan tahun ini.

TRENDING :  Malam Ini PKL Dhandhangan Kudus Mulai Gelar Lapak

Pihaknya menerima laporan rata-rata sepeda motor dikenai tarif Rp 5-10 ribu sekali parkir. Bahkan parahnya ada yang melaporkan diminta membayar parkir mobil pribadi Rp 30 ribu sekali parkir.

 

Padahal keberadaan juru parkir di Dhandhangan menurut Sam’ani berstatus ilegal. “Ada juga yang melapor jika para juru parkir berdalih bukan parkir melainkan titipan. Sehingga bebas menerapkan tarif berapapun sesuai dengan yang diinginkan,” ujarnya, Rabu (09-05-2018).

TRENDING :  Sedekah Laut Desa Bendar, Juwana Habiskan Dana Hingga 1,5 Milyar

Padahal jelas mereka (jruu parkir, Red) jelas menyalahi aturan. Dijelaskan, apabila mereka membuka titipan artinya harus ada tempat khusus, bukan memakai badan jalan atau trotoar. Terkait keluhan masyarakat itulah pihaknya membuat surat edaran yang diberikan kepada para juru parkir.

TRENDING :  Kirab Lengkong Durensawit, Kearifan Lokal Yang Terus Terjaga

Dalam surat edaran tersebut tertulis apabila juru parkir tetap melakukan pelanggaran dengan menerapkan tarif melebihi Perda, pihaknya akan mengambil tindakan tegas dan melaporkan kepada kepolisian.

“Pungutan liar bisa dikenakan pidana. Apabila juru parkir masih mengenakan tarif di atas Perda artinya mereka melakukan pungli dan bisa diproses hukum,” tandasnya. (MK/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :