Disinyalir Buka Segel Dan Beroperasi Kembali, Tim Gabungan Gelar Penertiban Usaha Air Muria Ilegal

oleh
Tim gabungan sedang memeriksa jaringan pipa-pipa milik warga untuk melihat akses asal pengambilan airnya (Foto: YM)


Kudus, isknews.com – Lebih dari Seratus personel anggota Tim gabungan terpadu baik yang berasal dari jajaran instansi tingkat Kabupaten hingga provinsi Jawa Tengah, pagi hingga siang tadi menggelar operasi penertiban besar-besaran terhadap sejumlah usaha penjualan air bersih yang diduga ilegal dan bersumber dari air permukaan di kawasan gunung Muria. .

Personel yang yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polres,  Kodim 0722 ,  Dinas PKPLH, Dinas PUPR, Bagian Hukum Setda Kudus, Badan PPKAD, Kesbangpol, Dinas Perhubungan dan Forkopimcam Dawe, yang semuanya dari Kabupaten Kudus.

Ditambah personel dari instansi tingkat provinsi Jawa Tengah yang terdiri Dinas BPESDM, BBWS Pemali-Juana, Perhutani KPH Pati, Dinas Pusdataru Jateng, Balai PSDA Seluna dan Dinas PMPTSP  Jateng serta Satpol PP Provinsi Jawa Tengah secara bersama-sama, pagi tadi  menggelar operasi besar-besaran penertiban usaha yang diindikasikan menggunakan sumber dari air permukaan di pegunungan Muria, Kamis (07/02/2019).

TRENDING :  Belum Selesai Dibangun, Atap Stadion Wergu Wetan Kudus Ambruk

Tak hanya itu operasi ini juga melibatkan warga setempat yang terlibat sebagai aktivis Save Air Muria yang juga bertindak selaku penunjuk lokasi yang di sinyalir dilakukan praktek komersialisai air permukaan yang kemudian di jual melalui truk-truk tangki untuk di jual di sejumlah wilayah di Kudus dan sekitarnya.

Sejumlah petugas melakukan pemotongan pipa untuk menutup akses pipa yang di indikasikan untuk komersial dan bersumber pada air permukaan muria (Foto: YM)

Menurut Kepala Satpol PP Kudus, Djati Solechah, Operasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas aduan warga setempat, yang mengadukan bahwa pipa-pipa yang pada beberapa waktu sebelumnya telah di segel oleh petugas gabungan di sinyalir telah di buka kembali oleh oknum warga dan beroperasi mengeksploitasi air permukaan Muria bagi kegiatan komersial.

“Untuk itulah kami bersama tim gabungan baik instansi gabungan maupun BBWS Pamali Juana selaku leading sector melakukan kegiatan ini. Menurutnya, sebelumnya sudah pernah dilakukan penertiban terhadap tempat usaha air permukaan. Namun kenyataanya masyarakat masih beroperasi kembali,” ujarnya.

TRENDING :  ABK KAPAL PL BAHARI YANG HANYUT DITEMUKAN TERTUTUP LUMPUR DIBAWAH KAPAL

“Dulu itu hanya disegel. Diberikan kabel ties. Sehingga peluang dibuka untuk beroperasi kembali lebih mudah. Makanya kali ini memotong peralon penghubung ke bak-bak penampung air. Dengan begitu tidak bisa digunakan lagi,” terangnya.

Sebelumnya, operasi diawali dengan kegiatan apel di halaman Kantor Balai Desa Lau Kecamatan Dawe. Selepas kegiatan apel, petugas mulai menertiban tempat usaha air permukaan yang diambil secara illegal, terdapat sebanyak 19 titik tempat usaha air permukaan yang terbagi di empat di Desa.

Petugas dibagi menjadi tiga tim. Tim pertama melakukan penertiban di Desa Kajar Kecamatan Dawe. Disana petugas melakukan penertiban sebanyak 11 titik tempat usaha air permukaan. Selanjutnya tim kedua bertugas melakukan penertiban di Desa Colo. Di desa itu ada sebanyak 6 titik tempat usaha yang ditertibkan.

TRENDING :  Banjir Genangi Wilayah Winong

Serta tim ketiga dibagi di Desa Piji Kecamatan Dawe dan Desa Rahtawu Kecamatan Gebog. Masih-masing di kedua desa itu ada satu titik tempat usaha air.

PLH Kabag TU BBWS Pemali-Juwana Muhamad menjelaskan, kegiatan ini untuk menindaklanjuti penertiban tempat usaha air permukaan di lerenga Muria. Karena air permukaan ini diambil secara ilegal.

“Maka dari itu kami lakukan penertiban. Kami juga bekerja sama dengan beberapa pihak terkait. Seperti kepolisian, Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian, Pemerintah Kecamatan, hingga pemerintah Desa,” jelasnya, Kamis (07/02/2019).

Ia mengatakan, sebelumnya tepatnya pada tahun 2017 lalu. Pihaknya sudah pernah melakukan penertiban. Hanya saja, masyarakat masih tetap melakukan operasi dengan mengambil air permukaan secara ilegal.

“Jadi pada tahun 2017 sudah dilakukan penertiban. Ternyata pada kenyataannya masih ada masyarakat yang gitu lah, masih dikatakan membandel,” ungkapnya.

Sementara itu, terlihat penertiban berjalan lancar. Tidak ada kekeributan dari pemilik tempat usaha air permukaan ilegal yang menolak untuk ditertibkan.

(YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :