Ditemui Bupati Dan Ketua DPRD, Honorer K2 Optimis Tuai Harapan

oleh
Ketua DPRD Kudus Achmad Ysuf Roni saat membubuhkan tanda tangan pada surat pengajuan formasi K2 Kabupaten Kudus yang akan dikirim ke Presiden RI (Foto: Yuliadi Mohammad)

Kudus, ISKNEWS.COM – Optimisme akan segera menuai hasil dari harapan yang diperjuangkannya salama ini, tergambar jelas diwajah 225 tenaga honorer K2 Kudus. Setelah melakukan unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Kudus dan Gedung DPRD Kudus pada Rabu (10-10-2018). Para tenaga honorer K2 Kudus berkesempatan bertemu dengan Bupati Kudus, HM Tamzil dan Ketua DPRD Kudus, Achmad Yusuf Roni.

Bupati Kudus HM Tamzil saat menemui para wakil tenaga Honorer K2 Kabupaten Kudus yang mengadukan nasibnya emoat tahun tak kunjung diangkat sebagai PNS (Foto : Yuliadi Mohammad)

Masihan dengan tuntutan yang sama, yakni meminta pengangkatan seluruh honorer K2 Kudus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa syarat. Dengan wajah kecewa, ratusan honorer K2 tersebut menyampaikan kekesalannya, karena surat yang mereka harapkan tidak kunjung di tanda tangani oleh Ketua DPRD Kudus.

Di depan Pendopo Kudus, Koordinator Aksi Unjuk Rasa Honorer K2, Sururi Mujib berorasi. “Sudah sekian lama kita mengabdi kepada pemerintah Kabupaten Kudus. Ternyata apa yang sudah dijanjikan pemerintah tidak kunjung tiba sampai sekarang. Kita masih dibohongi,” ujarnya

TRENDING :  Sudah Halalkah Diri Kita?

Imbuhnya, “Kita akan menolak konsep K2 yang ada di Kabupaten Kudus. Jika di wilayah lain K2 melakukan mogok mengajar. Tetapi disini kami akan mengajar dan menjalankan tanggung jawab kami,”

Pihaknya meminta para pejabat Daerah mulai dari Bupati, Kepala Dinas maupun pemangku kepentingan, untuk memberikan komitmen. Bahwa Bupati akan memberikan surat kepada pemerintah pusat, sehingga kita semua k2 diangkat jadi PNS.

“Melalui Permen MenPAN-RB No 36 dan 37 Tahun 2018, proses penerimaan CPNS 2018 harus dihentikan sebelum kami sebelum pegawai Honorer K2 diangkat menjadi CPNS. Merevisi dengan segera UU No5 Tahun 2014 tentang ASN yang tidak mengutungkan nasib tenaga Honorer K2 dengan adanya batasan maksimal usia 35 tahun,” tegasnya.

Pihaknya juga menolak penawaran Pegawai Pemerintah dengab Perjanjian Kontrak Kerja (P3K) yang diberikan pemerintah. Bagi mereka PNS harga mati. Hingga kini, mereka terus .endesak Presiden, MenPAN- RB dan DPRRI untuk bersama sama menetapkan payung hukum menyelesaikan permasalahan honorer K2 diseluruh Indonesia seperti penyelesaian K1 pada tahun 2005 silam.

TRENDING :  Sigap Ungkap Kasus, Unit Laka Satlantas Polres Kudus Diapresiasi Pihak Korban

Bupati Kudus, HM Tamzil yang didampingi oleh Sekda Kudus, Sam’ani Intakoris dan Kepala BKPP Kudus, Yulianto yang menyambut hangat perwakilan honorer K2 di Pendopo Kudus mengungkapkan permasalahan K2 ini akan dikomunikasikan dengan Menpan RB. Bahkan Tamzil akan mendatangi langsung Kantor Menpan-RB. Sehingga tak perlu dari pihak K2 repot kesana atau mengerahkan massa seperti aksi unjuk rasa.

“Terkait formulasi CPNS Kudus 2018 pihak Pemda Kudus melalui PJ Bupati Ibu Reiana Retnaningrum juga sudah mengirimkan surat permohonan peninjauan ulang yg dikirimkan pertanggal 18 september 2018 ke Menpan-RB. Untuk permohonan surat salinan usulan honorer K2 tahun 2014 yg diminta oleh peserta aksi, bahwa pihak Pemda Kudus tidak bisa memberikannya,” terangnya.

TRENDING :  Pelatih Persiku Masih Misteri

Di Gedung DPRD Kudus, honorer K2 disambut hangat oleh Ketua DPRD Kudus, Achmad Yusuf Roni yang didampingi oleh Ketua Komisi A Mardijanto dan Wakil ketua DPRD Dedi Prayoga. Dalam sambutannya, Achmad Yusuf Roni menjelaskan bahwa penundaan pendandatanganan surat bukan disebabkan karena tidak mendukung perjuangan para honorer K2.

“Ketertundaan ini bukan bermaksud tidak mendukung apa yang kalian perjuangkan. Tetapi lebih karena ada beberapa koreksi yang dilakukan. Seperti dasar dari hasil audiensi belum dicantumkan, kemudian tembusa-tembusan juga masih kami koreksi,” terangnya.

Dalam surat permohonan pengajuan penambahan formasi CPNS tahun 2018 itu, Achmad Yusuf Roni mengungkapkan akan mengirim tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan DPRRI. Dengan banyaknya dukungan yang terkumpul, maka permohonan yang diajukan akan semakin kuat. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kudus melakukan penandatanganan surat dihadapan honorer K2. (NNC/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :