Kudus, ISKNEWS.COM – Kader Partai Golkar Kudus menuntut Dewan Pimpinan Pusat (DPP) segera menerbitkan rekomendasi untuk Mawahib, sebagai calon wakil bupati Kudus (Cawabup) dalam gelaran Pilkada 2018 mendatang. Para kader juga menginginkan segera digantinya Ketua Umum partai berlambang beringin itu, lantaran menjadi tersangka korupsi E-KTP dan saat ini ditahan KPK.
Hal itu disampaikan para kader saat dilaksanakan Pendidikan Politik dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD II Partai Golkar Kabupaten Kudus. Tuntutan pergantian Setnov dikarenakan para kader khawatir kasus yang menjerat Ketua DPR Pusat itu dapat mempengaruhi citra partai.
Terlebih dalam waktu dekat dilaksanakan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 mendatang, yang bisa saja berpotensi perolehan kursi turun. Pendidikan politik dan Rakerda dihadiri salah satu anggota DPR RI yang juga Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi Golkar Noor Ahmad.
Noor Ahmad berpesan para kader harus menjaga loyalitas dalam kondisi apapun, sehingga partai dapat maksimal dalam mengembangkan sayapnya. Di Kudus, lanjutnya, Golkar memiliki kader yang bagus yakni Mawahib yang layak diberikan rekomendasi sebagai calon wakil bupati.
“Kita harus mendukung kader internal maju menjadi kepala daerah. Kalau ada kader internal ngapain harus ambil dari luar,” katanya.
Ahmad juga mentampaikan, pada Pilpres 2019 Golkar telah memutuskan mengusung Jokowi menjadi calon presiden. Sebab, partai menilai pemerintahan saat ini sudah sesuai dengan kebijakan arah pembangunan bangsa.
Terkait status ketua umum yang tersandung E-KTP, DPP menerima Idrus Marham sebagai Plt Ketua Umum Golar sampai menunggu hasil pra peradilan Setya Novanto. Meski begitu dari arus bawah mendesak apapun hasil pra peradilan tetap harus dilaksanakan Munaslub mengganti Setya Novanto.
Sementara itu Ketua DPD II Golkar Kudus Tri Erna menjelaskan, Rakerda merupakan forum tertinggi setelah Musyda partai untuk menjalankan organisasi agar efektif dan maksimal. Dalam Rakerda sengaja disisipkan materi pendidikan politik, agar kader Golkar lebih mengerti UU Pemilu dan mekanismenya.
“Kalau kader memahami UU pemilu kan bisa menjadi tangan panjang pemerintah menjelaskan kepada lungkungan sekitar. Sehingga masyarakat memahami perpolitikan di negeri ini,” ujarnya. (MK)
