DPR RI Sebut Kartu Tani Hanya Untungkan Korporasi

DPR RI Sebut Kartu Tani Hanya Untungkan Korporasi

Pati, isknews.com (Lintas Pati) – Pemberlakuan Kartu Tani yang salah satu fungsinya untuk membeli pupuk bersubsidi bagi petani, dinilai Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo sangat tidak efektif. Pasalnya, selain terkendala teknis, juga sangat tidak berpihak kepada petani.

“Menurut saya kartu tani sangat tidak efektif, yang saya khawatirkan, ini untuk menghimpun dana petani itu, berapa triliun (rupiah -red) itu se Jawa Tengah. Saya sudah keliling dan banyak petani yang berkeluh kesah. Jangan paksakan jika petani tidak mau, karena kalau dipaksakan petani yang dirugikan kasihan,” ungkap Firman kepada awak media, Jumat (11/08/2017) petang.

Lanjutnya, mayoritas petani di Jawa Tengah merupakan petani tradisional dan konfensional. Sehingga, dalam bertransaksi menggunakan Elektronik Data Capture (EDC) untuk menggesek kartu debit, akan mengalami kesulitan. Belum lagi, kendala koneksi internet di daerah. Dia sanksi, dengan keberadaan ATM yang masih terbatas dibeberapa daerah, dan dalam mekanismenya apakah ada pegawai bank yang mau keliling dari desa ke desa, ketika petani akan membeli pupuk bersubsidi.

TRENDING :  Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Resmikan Kantor Komunitas Sahabat Wulan

“Kalau nomor pinnya salah ini kan terus terblokir, nah ketika terblokir ngurusnya dimana? Ini sulit, ini kan konsepnya orang-orang korporasi, ini kan konsepnya orang perbankan agar uang itu masuk ke bank tertentu yang jumlahnya triliunan, ini bahaya,” tegas Firman.

TRENDING :  #‎isk_info_wisata‬ JUWANA WATER FANTASY

Alangkah baiknya, usul dia, jika sistem pendistribusian pupuk bersubsidi dikembalikan ke model lama, yakni dari distributor pupuk subsidi diserahkan langsung ke Pemerintah Desa (Pemdes). Dengan begitu, targetnya jelas dan tidak menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam “memainkan” hak petani tersebut.

“Sekarang pemainnya kan di pengecer sama di distributor, padahal mereka itu modalnya dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Ketika distributor dapat RDKK, pupuknya diserahkan kepada pengecer dan cepet-cepet siapa yang berani bayar mahal,” paparnya.

Sementara itu, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Margoyoso, Rochmad dalam sosialisasi pemberlakuan kartu tani, Kamis (03/08/2017) lalu mengatakan, masih banyak petani di Pati yang masih kesulitan dalam menggunakan kartu tani.

TRENDING :  Tidak Semua Desa Di Kabupaten Pati Dapatkan Jatah Kartu Tani

“Salah satu kendala adalah para petani masih belum tahu cara menggunakan kartu tani. Tetapi kami akan terus mendampinginya. Di Kecamatan Margoyoso sendiri ada sebanyak 1690 petani yang sudah mendapatkan kartu tani. Sedangkan, yang masih dalam proses masih 696 petani,” sebutnya.

Diketahui, program kartu tani dicanangkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang diberlakukan sejak April 2017. Sehingga, bagi petani non pemegang kartu tani, tidak akan terdaftar di dalam Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI), imbasnya mereka tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. (Wr)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post

Comments are closed.