FPDIP DPRD Kudus : Ranperda Dibuat Untuk Kesejahteraan Rakyat

FPDIP DPRD Kudus : Ranperda Dibuat Untuk Kesejahteraan Rakyat

Kudus, isknews.com – Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (FPDI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, mengingatkan kepada pimpinan dewan, agar rancangan peraturan daerah (Ranperda) dibuat untuk kesejahteraan rakyat. Hal iru disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus, Selasa (06/12), berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kudus dengan acara penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi atas tiga dari sembilan rancangan peraturan daerah (ranperda).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Masan, didampingi para wakil ketua, serta 32 dari jumlah anggota dewan sebanyak 44 orang. Hadir Bupati Kudus yang diwakili Sekda Noryasin, unsur Forkompinda, pimpinan SKPD, pimpinan tingkat kecamatan dan desa. Tiga dari sembilan ranperda yang dibahas dalam rapat itu, adalah Ranperda Penataan Pengemis dan Gelandangan, Pelestarian Budaya Kudus dan Ranperda Membaca dan Menulis.

TRENDING :  Arwani Ajak Masyarakat Bijak Gunakan TI

Namun dalam pemandangan umumnya, ternyata semua fraksi menyampaikan pemandangan umum terhadap kesembilan Ranperda. Hal itu seperti disampaikan oleh Fraksi PDIP, sebagaimana disebutkan di awal berita ini, terkait dengan ranperda retribusi daerah dan peternakan, hendaknya tidak semata-mata untuk meningkatkan pendapatan daerah, akan tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan daya pikul masyarakat. “Hal itu karena selama ini, pendapatan retribusi daerah selama ini diperoleh dengan cara membebani masyarakat,” kata Hendrik Marantek, juru bicara FPDI.

TRENDING :  Junarso Dilantik, Komposisi Pimpinan Dewan Komplit

Fraksi Partai Golkar, melalui juru bicaranya Ali Muchlisin, menyoroti adanya kebocoran retribusi parkir. Untuk itu fraksinya meminta agar pimpinan dewan memanggil pimpinan SKPD terkait, agar kebocoran yang merugikan pendapatan daerah itu bisa diminimalisir, atau bahkan di dihilangkan. “Ada baiknya sibentuk Satgas Pungli, terkait adanya kebocoran retribuisi parkir itu.”
Sementara itu, Fraksi Parfai Nasdem, mengingatkan kepada pimpinan dewan, Perda baru bisa diberlakukan setelah melalui pembahasan oleh Pansus. “Hendaknya pimpinan dewan memperhatikan hal itu.”

TRENDING :  Jaring Aspirasi Pansus 1 Gelar Public Hearing Dengan Stake Holder

Sekda Noryasin, dalam sambutanya menjalaskan, Ranperda Penataan Pengemis dan Gelandangan, pada pelaksanaannya nanti masih bersifat pada pembinaan. Sedangkan Ranperda Pelestarian Budaya Kudus, adalah mencakup kesenian, adat dan tradisi Kabupaten Kudus yang perlu dijaga kelestariannya. “Mengenai Ranperda Membaca dan Menulis, akan menjadi tanggungjawab SKPD terkait, setelah Ranperda itu disahkan menjadi Perda.” (DM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post