Gaduh Di Gedung DPRD Kudus Berlanjut, Siapa Dirugikan?

Gaduh Di Gedung DPRD Kudus Berlanjut, Siapa Dirugikan?

Kudus, isknews.com – Gaduh perombakan komisi dan alat kelengkapan DPRD Kabupate Kudus hingga hari ini masih belum ada tanda-tanda kata putus, setelah kemarin Sebanyak 28 dari 45 anggota DPRD Kudus meneken mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPRD, serta mendesak pimpinan DPRD untuk Mundur.

Koalisi Amanah, demikian mereka menyebut dirinya, para anggota Dewan yang telah menanda tangani mosi  tidak percaya kepada pimpinan DPRD Kudus itu, bahkan mendesak pimpinan DPRD untuk mengundurkan diri, karena dianggap tidak cakap dalam mensikapi suasana gaduh di gedung dewan ini.

Salah seorang motor koalisi Amanah, Rochim Sutopo, yang mengaku sedang berada di Pati bersama koleganya yang lain, melalui telefon selulernya siang tadi, Jum’at (7/4/17) kepada media ini menyampaikan, ”pimpinan sengaja menghambat penetapan roling komisi dan AKD yang lain, karena komposisi personalia yang di ajukan oleh Koalisi Amanah tidak sesuai dengan format personal yang di inginkan oleh mereka,” ujarnya.

TRENDING :  Plt Bupati Terima Rombongan Komisi III DPRD Boyolali

”Dengan berbagai alasan, termasuk alasan belum ditandatanganinya surat usulan dari Fraksi Hanura Demokrat oleh sekretarisnya, yang tidak ada keharusan sekretaris fraksi untuk menandatangani surat itu, adalah upaya pimpinan menghambat  perombakan. Pimpinan terlalu mengintervensi fraksi. Tindakan ini kami nilai sangat arogan serta melanggar kode etik dan tata tertib DPRD Kudus,” katanya.

Ditambahkannya bila proses ini terus dihambat maka saat ini ada agenda yang mendesak yakni pembahasan pansus terhadap Ranperda hasil klarifikasi Gubernur dan pembahasan tentang LKPJ (laporan keterangan pertanggungjawab) Bupati tentang APBD tahun 2016. “Untuk pembahasan LKPJ ini, juga harus dibentuk pansus dan pembahasan LKPJ waktunya dibatasi sampai akhir bulan April ini,” katanya.

TRENDING :  FPDIP DPRD Kudus : Ranperda Dibuat Untuk Kesejahteraan Rakyat

Sementara itu kemarin Ketua DPRD Kudus Masan, menjawab tudingan tersebut membantah, dirinya menghambat proses perombakan. “Tertundanya perombakan justru akibat kisruh di internal fraksi, proses perombakan baru dimulai ketika sebanyak delapan fraksi di DPRD Kudus mengirimkan surat pendistribusian anggotanya ke komisi dan AKD. Sesuai tata tertib, dasar perombakan adala surat fraksi. Hingga kemarin, surat dari Fraksi Hanura Demokrat (FHD) belum sah karena sekretaris belum tanda tangan, karena hanya ditandatangani oleh ketuanya, sedangkan Sekretarisnya belum menandatangani karena saat surat dikirim sedang ibadah umroh,” ujarnya di Gedung Dewan, Kamis (6/4/17).

TRENDING :  Ketua Pansus I : Penetapan Kawasan LP2B Seluas 25 Ha, Persulit Pengembangan Industri dan Investasi

Terpisah Ahmad Fikri, Ketua LSM LepasP, menanggapi drama yang terjadi di gedung parlemen menyampaikan, “Seharusnya secara umum semenjak para anggota Dewan yang terhormat itu dilantik menjadi anggota DPRD,  mereka harus melepaskan kepentingan golongan dan pribadi, walaupun jalannya mereka harus lewat partai, tapi kepentingan rakyat harus tetap diutamakan melebihi kepentingan partai, soal adanya tahapan paruh waktu pada jabatan di Dewan ini atau roling komisi dan alat kelengkapan Dewan, sebenarnya harus tetap kembali pada Tugas Pokok dan fungsinya, bila masih terus seperti ini maka rakyatlah yang akan di rugikan,” ujarnya. (YM)

 

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post

Post Comment

*